Diduga Tak Transparan, PD Pasar Sidikalang Prioritaskan Oknum, Pedagang Setia Terpinggirkan
Sidikalang,investigasi.info
Dugaan ketidaktransparanan mencuat dalam penyaluran kios baru oleh PD Pasar Sidikalang. Sejumlah pedagang yang telah bertahun-tahun berjualan setiap hari di lokasi pasar mengaku kecewa dan merasa dianaktirikan oleh kebijakan yang dinilai tidak adil dan sarat kepentingan.
Sabtu (31/85/2025)sore sekitar Pukul 15.35 .wib awak media melakukan konfirmasi via handpone langsung kepada Direktur Utama PD Pasar Sidikalang, Jhontoni Dabutar. Dalam percakapan tersebut, dirinya menyatakan bahwa prinsip distribusi kios dilakukan secara transparan dan adil, dengan sistem pencabutan nomor. Bahkan beliau sempat menjawab"Nauli itoku",Namun, fakta di lapangan berkata lain.
Seorang pedagang buah yang setiap hari berjualan di lokasi tersebut – bahkan bersedia membayar lunas sewa kios selama dua tahun dengan harga Rp 4,8 juta per tahun – justru tidak mendapat prioritas. Ironisnya, hanya satu jam setelah komunikasi dengan Dirut PD Pasar, muncul bukti transaksi atas nama Daniel Simanjuntak dengan nominal Rp 4.320.000, tertulis sebagai cicilan pertama.
“Padahal saya sudah setor harian Rp 5.000, Sabtu Rp 10.000, sudah 35000 selama 52 minggu sudah 1820000 untuk PD pasar sebagai uang kebersihan dan mingguan Rp 100.000, untuk dilapak parkir, Kalau dikali 52 minggu, itu sudah Rp 5,2 juta. Artinya saya sudah komitmen dan jelas penghasilan saya dari situ. Tapi kenapa yang baru malah diakomodasi duluan?” ujar salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa penyaluran kios dilakukan dengan tebang pilih, bahkan berpotensi mengakomodasi permainan oknum tertentu. Salah satu temuan mengejutkan, terdapat individu yang mengklaim tiga kios sekaligus, padahal yang bersangkutan sudah memiliki kios aktif di dalam pasar.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, banyak pedagang mengancam akan berjualan di luar area pasar atau di trotoar, sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai semena-mena. “Kalau kami yang sudah menetap saja tidak diprioritaskan, ke mana lagi kami harus mencari keadilan?” ungkap pedagang lainnya dengan nada geram.
Para pedagang berharap Pemerintah Kabupaten Dairi, melalui instansi terkait, segera melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PD Pasar Sidikalang, agar praktik ketidakadilan ini tidak mencederai rasa kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pasar rakyat.(clara s)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar