Ket:foto ist;(bapak Vickner Sinaga Saat menerima telpon dari awak media disaat demo berlangsung,cepat respon)
Oleh: Clara Siahaan
Dairi,investigasi.info
Di tengah gemuruh aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) — dari Gedung DPRD hingga Kantor Bupati Dairi — satu hal menjadi terang: keberadaan tambang milik PT Dairi Prima Mineral (DPM) bukan sekadar urusan teknis perizinan eksplorasi dan operasi, tetapi merupakan refleksi dari dilema yang lebih dalam, yaitu harapan akan kesejahteraan dan kecemasan terhadap potensi kerusakan lingkungan.
Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, dalam sikap kenegarawanan yang ditunjukkannya, memberikan pernyataan kepada investigasi.com. Ia menegaskan bahwa relasi antara eksekutif dan legislatif daerah sesungguhnya memiliki tujuan yang sama: menyejahterakan masyarakat. “Pada hakikatnya DPRD dan Bupati itu sejalan,” ujarnya.
Lebih jauh, Bupati mengajak publik untuk berpikir secara holistik. Dalam pernyataannya yang filosofis, ia menyampaikan:
> “Kalau kita semua hanya menanam padi, lalu dengan siapa kita jual? Dari mana kita memperoleh uang? Sekolah anak-anak kita apakah bisa dibayar dengan sistem barter?”
Pernyataan ini bukan sekadar soal mekanisme pertukaran ekonomi, tetapi merupakan refleksi atas pentingnya diversifikasi ekonomi, terlebih di era globalisasi yang menuntut kemampuan adaptasi dan inovasi.
Menurutnya, kehadiran PT DPM tidak dimaksudkan untuk menghapus identitas petani, melainkan menghadirkan peluang transformasi ekonomi, khususnya bagi masyarakat di wilayah sekitar tambang. Ia mencontohkan sepuluh anak muda asal Dairi yang telah menyelesaikan studi di Tiongkok berkat dukungan perusahaan. “Mereka saat ini menunggu penugasan. Jika DPM tidak beroperasi, mereka akan menjadi pengangguran,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kontribusi DPM ke depan akan semakin terasa, khususnya dalam perbaikan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Ini baru langkah awal. Jika beroperasi penuh, manfaatnya akan lebih luas lagi,” tambahnya.
Meski menunjukkan sikap pro-investasi, Pemerintah Kabupaten Dairi tetap berupaya menjaga posisi netral dan akomodatif. “Tugas kami adalah menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dan mitra investasi,” tegas Vickner. Ia memastikan bahwa seluruh data, baik dari masyarakat yang mendukung maupun yang menolak tambang, akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam perizinan dan pengawasan administratif.
Hal senada disampaikan Asisten I Sekda Dairi, Jonny Hutasoit, dalam audiensi bersama APUK yang digelar di Aula Sekretariat Daerah. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah tidak akan melampaui kewenangannya, namun memastikan seluruh aspirasi masyarakat disampaikan secara resmi. “Kita harus bersikap positif dan terbuka dalam proses pengkajian,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Dairi juga mendorong peran aktif media lokal dalam menyampaikan informasi yang akurat, proporsional, dan berdasarkan fakta. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan wacana publik di tengah derasnya opini yang berpotensi bias oleh emosi atau kepentingan tertentu.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan APUK merupakan ekspresi sah dari demokrasi. Namun di sisi lain, kepemimpinan yang bijak — seperti ditunjukkan oleh Ir. Vickner Sinaga — menjadi krusial agar polemik tambang ini tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan titik temu antara aspirasi lingkungan dan kebutuhan pembangunan ekonomi.
Akhirnya, masa depan Dairi harus dibangun di atas fondasi dialog, data, dan empati. Keberadaan tambang DPM bukan sekadar soal logam di perut bumi, tetapi tentang bagaimana rakyat dan pemimpinnya menentukan arah pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.(cs)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar