Oleh: C.siahaan
Di tengah dinamika demokrasi dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, Kabupaten Dairi tengah menghadapi tantangan penting: bagaimana menyeimbangkan antara aspirasi masyarakat dan keberlanjutan investasi.
Isu tambang PT Dairi Prima Mineral (DPM) mencuat menjadi sorotan utama. Sebagian masyarakat menyuarakan penolakan atas kekhawatiran dampak lingkungan, namun di sisi lain, tak sedikit pula warga—terutama yang tinggal di sekitar wilayah tambang—menyatakan dukungannya. Bupati Dairi, Ir. Vickner Sinaga, menyikapi dinamika ini dengan pendekatan moderat dan proporsional. Ia menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tetap konsisten menjalankan peran sebagai fasilitator, bukan pembuat keputusan akhir.
“Memberi izin, mencabut izin, dan menghentikan kegiatan investor adalah wewenang pemerintah pusat secara holistik. Kepentingan warga Dairi, terutama yang terimbas langsung di sekitar proyek, akan kami suarakan kepada pihak-pihak yang berkompeten di pusat,” ujar Vickner.
Pernyataan ini menjadi refleksi bahwa Pemkab Dairi tidak abai terhadap aspirasi rakyat, namun tetap menjaga kepastian hukum dan iklim usaha agar tidak terganggu. Keputusan akhir terkait keberlanjutan operasional tambang berada di tangan Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pemegang otoritas teknis.
Kondisi ini menjadi sangat penting mengingat situasi fiskal Kabupaten Dairi yang sedang menghadapi “tsunami anggaran”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai Rp100 miliar—jumlah yang hanya cukup menutupi biaya operasional satu bulan pemerintahan. Dalam situasi demikian, tidak mungkin membiayai percepatan pembangunan hanya dari APBD.
Kisah sukses dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, layak dijadikan referensi. Dengan penduduk sekitar 97 ribu jiwa dan luas wilayah yang lebih kecil dari Dairi, daerah ini mampu meraup pendapatan hingga Rp3 triliun dari sektor tambang dan energi. Pendapatan ini memungkinkan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, serta penciptaan lapangan kerja secara signifikan.
Pelajaran penting dari sana adalah: investasi yang baik bukan sekadar soal modal dan teknologi, tetapi soal keberanian mengambil keputusan strategis yang memperhitungkan kepentingan jangka panjang. Dan hal ini hanya mungkin jika kepala daerah bersikap bijak, terbuka, dan piawai dalam melobi investor baru.
Dairi membutuhkan terobosan. Ruang kerja, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur modern tak bisa hanya bergantung pada dana transfer pusat. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada rakyat dan kepastian kepada investor.
Jika iklim dialog tetap dibuka, aspirasi masyarakat terus dihormati, dan arah kebijakan tetap rasional, maka Dairi akan mampu keluar dari stagnasi fiskal menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dairi akan berjaya jika pemerintahnya tidak hanya mendengar, tapi juga berani melangkah.
(Cs)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar