Batam, investigasi. Info - Desakan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan dalam dugaan penyimpangan proyek Dermaga Utara Batuampar terus menguat. Proyek bernilai Rp75,5 miliar itu kini disorot publik setelah muncul dugaan penggunaan dokumen AMDAL lama yang tidak sesuai dengan tahun pelaksanaan kegiatan.
Seorang aktivis Kota Batam menilai, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, proyek yang melibatkan dana besar negara harus diaudit secara terbuka karena ada indikasi kuat adanya permainan di balik meja yang sengaja ditutupi oleh pihak tertentu.
“Kejagung harus segera turun tangan, periksa menyeluruh siapa yang bermain di balik proyek ini. Dugaan rekayasa dokumen dan konflik kepentingan tidak bisa dibiarkan begitu saja,” tegas seorang aktivis pemerhati kebijakan publik di Batam, Selasa (21/10/2025).
Aktivis tersebut menyebut, informasi yang dikeluarkan oleh BP Batam pada tahun 2023 tentang kelengkapan dokumen lingkungan ternyata menyesatkan. Dokumen AMDAL yang disebut lengkap itu diketahui berasal dari tahun 2012, bukan untuk proyek 2021–2023. Fakta ini memunculkan dugaan bahwa publik sengaja disuguhi informasi keliru untuk menutupi penyimpangan administrasi.
“Yang lebih aneh lagi, pejabat yang mengeluarkan keterangan justru mendapat promosi jabatan. Ini bukan hal biasa, ini tanda bahwa ada sistem perlindungan di dalam lembaga itu sendiri,” tambahnya.
Ia juga menyoroti hasil audit BPKP Kepri yang dinilai tidak independen karena dilakukan atas permintaan BP Batam sendiri. Kepala tim audit kemudian dilaporkan mendapat posisi strategis di lembaga yang sama, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang objektivitas hasil audit tersebut.
Aktivis itu menegaskan, jika proses audit dan pengawasan dilakukan tanpa transparansi, maka potensi kerugian negara semakin besar. Ia meminta Kejagung untuk mengambil alih penanganan kasus ini agar tidak terjadi konflik kepentingan di tingkat daerah.
“Kami minta Kejagung memeriksa dari hulu ke hilir. Jangan berhenti di level bawah, tapi telusuri siapa yang menyetujui, siapa yang menandatangani, dan siapa yang melindungi. Publik butuh keadilan, bukan alasan,” ujarnya menegaskan.
Ia juga berharap BPK Pusat membuka hasil audit proyek ini secara terbuka agar masyarakat tahu berapa besar potensi kerugian negara dan siapa pihak yang diuntungkan. Menurutnya, keterbukaan hasil audit menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola aset negara.
“Kalau benar ada manipulasi AMDAL dan penyalahgunaan wewenang, maka ini sudah masuk ranah pidana. Kejagung harus turun tangan dan buktikan bahwa hukum masih bisa ditegakkan dengan adil,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar