Sudah Disorot DPRD Tapi Tak Ada Aksi — DLH Karimun Bungkam, Diduga Limbah B3 PT Sembawang Rusak dan Ancam Ekosistem Laut di minta gakkum LH untuk turun langsung

 

Karimun, investigasi.info – Persoalan limbah berbahaya dan beracun (B3) di Kabupaten Karimun semakin meresahkan masyarakat pesisir. Setelah mencuat dugaan pembuangan limbah copper slag di kawasan Teluk Paku, kini sorotan publik kembali tertuju pada aktivitas limbah di PT Sembawang, yang diduga kuat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan laut.

Padahal, persoalan ini telah disoroti langsung oleh DPRD Karimun melalui kunjungan lapangan beberapa waktu lalu. Namun hingga kini tidak ada tindak lanjut nyata, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karimun justru bungkam tanpa sikap tegas.

“Air laut berubah warna, pohon mangrove mati, dan ikan menjauh. Tapi pemerintah daerah seolah tidak peduli,” ujar salah satu nelayan Karimun dengan nada kecewa.

Menurutnya, DLH Karimun tampak tidak memiliki kemampuan m untuk menindak pelaku pencemaran lingkungan. Ia berharap DLH Provinsi Kepulauan Riau segera mengambil alih penanganan karena dinilai lebih memiliki kapasitas untuk melakukan audit lingkungan yang independen.

“Di daerah lain, pengusaha justru menjaga laut dengan menanam mangrove. Di Karimun, laut malah dijadikan tempat buang limbah. Ini sangat memprihatinkan,” tambah nelayan itu.

Dari pantauan di lapangan, limbah yang diduga berasal dari aktivitas industri mengalir hingga ke wilayah pesisir, mengendap di area ekosistem mangrove, dan menimbulkan aroma menyengat. Warga menyebut aktivitas tersebut sudah berlangsung lama namun luput dari pengawasan DLH.

Hingga berita ini diterbitkan, DLH Karimun maupun manajemen PT Sembawang belum memberikan klarifikasi resmi, meski surat konfirmasi telah dikirimkan beberapa kali oleh awak media.

Melihat lemahnya respons dari pemerintah daerah, aktivis lingkungan dan kelompok nelayan mendesak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan langsung di lapangan serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti mencemari lingkungan.

“Kalau daerah sudah mandek, maka pusat harus ambil alih. Ini menyangkut masa depan laut Karimun dan keberlangsungan hidup nelayan,” tutup nelayan tersebut.