Kades Pegagan Julu VI Dilaporkan, PP Dairi Tegaskan Netralitas dan Siap Kawal Proses Hukum

 Kades Pegagan Julu VI Dilaporkan, PP Dairi Tegaskan Netralitas dan Siap Kawal Proses Hukum

Kades PJ VI bersama ketua BPPH pemuda pancasila Dairi

Sidikalang – Polemik antara Kepala Desa (Kades) Pegagan Julu VI, Edward Sorianto Sihombing, dengan sejumlah orang yang mengaku wartawan dan anggota LSM kini memasuki ranah hukum. Kasus ini menjadi sorotan setelah kedua belah pihak saling melapor ke kepolisian.

Berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/37/IX/2025/SPKT/Polsek Sumbul/Polres Dairi/Polda Sumut, Edward melaporkan empat orang yang diduga telah mengancam dan bersikap arogan di Kantor Desa Pegagan Julu VI pada 6 September 2025. Mereka menolak mengisi buku tamu, merekam ruangan tanpa izin, dan melontarkan ucapan bernada provokatif yang dinilai mengganggu ketertiban warga.

Namun, di sisi lain, salah seorang dari kelompok itu, Bangun MT Manalu, warga Tapanuli Utara, juga melaporkan Edward dengan tuduhan penganiayaan. Laporan tersebut tercatat di Polres Dairi dengan nomor: LP/B/345/IX/2025/SPKT/POLRES DAIRI/POLDA SUMUT tertanggal 4 September 2025.

Edward menegaskan dirinya merasa diintimidasi. “Kalau ingin bersilaturahmi atau konfirmasi pemberitaan, silakan tunjukkan identitas resmi dan surat tugas. Kami hanya ingin agar tata tertib dan sopan santun dihormati di kantor desa ini,” ujarnya.

Kasus ini semakin rumit setelah muncul isu pencatutan nama Pemuda Pancasila (PP) dalam insiden tersebut. Ucapan bernada provokatif sempat menyinggung agar organisasi PP dilibatkan, sehingga memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menanggapi hal ini, jajaran MPC PP Dairi bersama seluruh Ketua PAC menggelar pertemuan khusus. Ketua Bidang OKK MPC PP Dairi, Bernat Malau, menegaskan bahwa PP tidak terlibat dan menolak keras pencatutan nama organisasi.

> “Paradigma baru PP bukan organisasi arogan. Kami mitra strategis wartawan, bukan lawan. Jika ada oknum yang menyalahgunakan nama PP, maka penyelesaiannya harus melalui jalur hukum,” tegas Bernat.

Sementara itu, Ketua BPPH MPC PP Dairi, Simon Horas Sagala, ST, SH, memastikan pihaknya siap mengawal proses hukum hingga tuntas.

> “Kami akan mendampingi laporan hukum yang sudah berjalan, termasuk bersama Abdesi dan rekan-rekan pers. PP tetap berkomitmen agar kasus ini mendapat kepastian hukum yang adil,” ujarnya.

Dalam forum itu, para Ketua PAC PP se-Kabupaten Dairi menyatakan komitmen bersama menjaga supremasi hukum dan menolak tindakan provokatif. Mereka menegaskan PP akan terus bermitra dengan jurnalis dan tidak pernah mendukung aksi arogansi, baik dari pihak aparat desa maupun pihak luar.

Dengan demikian, kasus ini kini menjadi perhatian publik. Semua pihak sepakat menyerahkan penyelesaian kepada aparat penegak hukum agar berjalan objektif, transparan, dan sesuai aturan.(clara.s)