“Tangis Sunyi Kontraktor Karimun: Proyek Selesai, Hidup yang Hancur”

Karimun, investigasi. Info - Malam itu, di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Kota tanjung balai karimun , seorang kontraktor lokal duduk gelisah menatap tumpukan berkas dan tagihan di atas meja kayu. Tatapannya kosong, wajahnya penuh lelah, seolah menanggung beban yang tak terlihat.

“Jalan sudah jadi, drainase sudah selesai, tapi pembayaran proyek belum juga cair. Modal habis, utang menumpuk, bahkan gaji pekerja pun tertunda,” ucapnya dengan suara bergetar.

Bagi kontraktor kecil di Karimun, proyek pemerintah bukan sekadar bisnis, melainkan napas hidup. Dari situlah dapur keluarga mengepul dan buruh harian mendapat upah. Namun sejak kebijakan tunda bayar proyek 2024 diberlakukan, hidup mereka jungkir balik.

“Dulu cukup untuk sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari. Sekarang, semua serba hutang. Bank menagih, pekerja menunggu bayaran, sementara pemerintah diam,” keluhnya lirih.

Di lapangan, cerita pilu terus bergulir. Ada kontraktor yang terpaksa menjual mobil untuk menutup utang, ada pula yang hampir kehilangan rumah karena kredit macet. Pekerja proyek pun ikut menanggung derita.

“Kami sudah kerja keras siang malam, tapi upah belum dibayar penuh. Anak-anak di rumah minta makan, sementara kami cuma bisa janji,” kata seorang buruh dengan mata berkaca-kaca.

Lebih ironis, isu yang beredar menyebut tunda bayar ini merupakan hutang warisan bupati lama. Kini, beban tersebut ditanggung di era kepemimpinan baru. Harapan kontraktor kecil di Karimun pun bertumpu pada bupati dan wakil bupati baru yang datang dengan semangat perubahan.

“Kami berharap mereka benar-benar membawa perubahan. Bukan hanya slogan politik. Kami butuh kepastian hidup, bukan janji kosong,” ujar seorang kontraktor muda.

Bagi masyarakat Karimun, masalah ini bukan sekadar teknis anggaran. Efek domino sudah nyata: kontraktor tercekik, buruh harian tanpa gaji, anak-anak terancam putus sekolah, hingga roda pembangunan tersendat. Jika beban tunda bayar ini tak segera diselesaikan, yang hancur bukan hanya usaha kontraktor kecil, melainkan juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Perubahan itu mestinya nyata. Jangan biarkan kontraktor kecil di Karimun jadi korban politik masa lalu. Bupati dan wakil bupati baru harus hadir memberi solusi, bukan membiarkan luka semakin dalam,” tegas seorang tokoh masyarakat.