Karimun, investigasi.info – Publik Karimun dikejutkan dengan mundurnya dua pejabat eselon II atau Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Karimun. Pertama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Fajar Horison Abidin, yang baru sebulan dilantik pada 3 September 2025 lalu setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Baperlitbang. Kedua, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo), Helmi, yang juga memilih mengundurkan diri dari jabatannya.
Kabar ini dibenarkan Plt Sekda Karimun, Djunaidi, yang menyebut keputusan keduanya semata-mata untuk beristirahat. Namun, alasan tersebut justru memantik tanda tanya besar di tengah publik, sebab pengunduran diri mendadak dari pejabat setingkat kepala dinas bukanlah hal yang lazim.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Projo Kabupaten Karimun menilai fenomena ini mencerminkan rapuhnya manajemen birokrasi Pemkab Karimun. Ketua DPC Projo Karimun, Wisnu Hidayatullah, menegaskan bahwa mundurnya dua pejabat sekaligus dalam waktu hampir bersamaan adalah sinyal nyata lemahnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karimun dalam menata pemerintahan.
“Pelantikan pejabat publik bukan sekadar seremonial. Jika baru sebulan dilantik lalu langsung mundur, ini bukti rapuhnya proses seleksi dan lemahnya supervisi kepala daerah. Publik patut mempertanyakan kualitas kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Karimun,” tegas Wisnu.
Menurutnya, pengunduran diri itu tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan pribadi pejabat, melainkan cermin kegagalan kepala daerah dalam memastikan integritas, kesiapan, serta stabilitas birokrasi.
“Bagaimana mungkin roda pemerintahan bisa berjalan baik jika pejabat strategis saja tidak mampu bertahan? Ini jelas menunjukkan kepemimpinan yang lemah dan tidak konsisten,” tambahnya.
Projo Karimun juga menyoroti dampak kekosongan jabatan strategis terhadap pelayanan publik. Wisnu mengingatkan, masyarakat jangan sampai dirugikan akibat lemahnya tata kelola birokrasi.
“Kekosongan jabatan jangan sampai mengorbankan pelayanan publik. Pengisian jabatan harus dilakukan secara transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan politik. Publik berhak tahu alasan sebenarnya dan langkah korektif apa yang akan diambil Bupati,” ujarnya.
Lebih jauh, Wisnu menilai kelemahan Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya terlihat dalam kasus ini, melainkan juga dalam sejumlah persoalan daerah yang berlarut-larut tanpa solusi. Dari penataan birokrasi yang tidak solid, perencanaan pembangunan yang lemah, hingga minimnya transparansi kebijakan.
“Kasus mundurnya dua kadis ini hanya puncak gunung es. Akar masalahnya ada pada kepemimpinan yang tidak tegas, tidak konsisten, dan terlalu sarat kepentingan politik. Karimun butuh pemimpin yang berani, bukan yang hanya sibuk menjaga citra,” tutup Wisnu.
Projo Karimun menegaskan akan terus mengawal proses open bidding yang dijanjikan Pemda, sekaligus mendesak agar pengisian jabatan benar-benar mengedepankan kapabilitas dan integritas calon pejabat, bukan sekadar kompromi politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar