Karimun, investigasi.info – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PROJO Karimun menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka peluang kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) dengan syarat daerah mampu menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang baik.
Langkah ini dinilai tepat di tengah maraknya fenomena dana daerah yang mengendap di perbankan, yang nilainya dilaporkan mencapai lebih dari Rp 200 triliun secara nasional.
Ketua DPC PROJO Karimun, Wisnu menilai bahwa kebijakan tersebut adalah bentuk dorongan bagi pemerintah daerah agar lebih disiplin dan transparan dalam mengelola anggaran.
“Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana besar untuk pembangunan daerah. Tapi kalau anggaran itu hanya disimpan di bank tanpa bergerak, masyarakat tidak akan merasakan manfaatnya,” ujar Wisnu, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, banyak daerah yang lambat menyerap anggaran karena perencanaan proyek yang belum matang, proses tender berbelit, atau bahkan ketakutan pejabat daerah terhadap risiko administrasi.
“Kalau semua alasan itu dibiarkan, maka pembangunan akan stagnan. Karena itu PROJO Karimun mendukung langkah Menkeu yang mengaitkan kenaikan TKD dengan kinerja penyerapan. Ini cara yang efektif untuk memastikan uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat,” tambahnya.
Dalam kebijakan terbaru, pemerintah pusat menetapkan alokasi TKD tahun 2026 sebesar Rp 693 triliun, naik dari usulan awal Rp 649 triliun, namun masih lebih rendah dari tahun 2025 yang mencapai Rp 919 triliun.
Menkeu Purbaya menyebut bahwa angka tersebut masih bisa naik pada pertengahan 2026 apabila penyerapan anggaran daerah berjalan baik dan penerimaan pajak meningkat.
DPC PROJO Karimun berharap pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau, dapat segera memperbaiki tata kelola keuangan dan mempercepat realisasi program pembangunan.
“Sudah saatnya daerah tidak lagi bermental simpan dana, tapi berani bergerak cepat dan tepat sasaran. Masyarakat menunggu hasil nyata dari setiap rupiah yang dikucurkan pusat,” tegas Wisnu.
Melalui pernyataan ini, PROJO Karimun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya kebijakan nasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir dan daerah perbatasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar