Para kontraktor lokal yang menghubungi media ini menyampaikan bahwa kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip pemerataan kesempatan dalam proyek pemerintah. Mereka mengaku bukan hanya mendengar, tetapi langsung menyebut nama CV tertentu yang diduga mendapat jatah proyek secara beruntun.
> “Nama CV itu sudah jelas disebut oleh rekanan. Paketnya lebih dari 5 item. Kalau seperti ini, bagaimana kontraktor lain bisa berkembang?” ujar salah satu sumber.
Kontraktor lain menambahkan bahwa dugaan penumpukan proyek tersebut berkaitan dengan figur yang mereka sebut sebagai “Ratu Paket”, yang disebut dekat dengan oknum berpengaruh.
> “Bukan cuma soal nama CV, tapi ada juga sosok yang disebut Ratu Paket kelas atas yang dituding berada di belakang semua ini,” ungkap sumber lain yang meminta anonimitas.
Isu tersebut langsung mendapat respons dari aktivis dan LSM yang sejak lama mengawasi transparansi pelaksanaan proyek daerah.
Seorang aktivis LSM yang aktif menyampaikan:
> “Jika benar satu CV bisa menguasai lebih dari lima paket, ini sudah mengarah pada ketidakwajaran. Kami mendorong dinas terkait membuka data resmi secara transparan. Masyarakat berhak tahu.”
Dan aka mengadakan Audensi terhadap dinas terkait dan juga pada sosok oknum yang membekingi nya yang berada pada satu instansi akan di kirimkan surat audensi.
Aktivis lainnya menegaskan bahwa praktik seperti itu berpotensi menyalahi prinsip pemerataan dan etika pengadaan.
> “Kami sedang menyiapkan langkah resmi untuk menyurati dinas dan meminta audit terhadap seluruh paket yang diduga terkonsentrasi pada pihak tertentu. Bila perlu, kami akan sampaikan hingga ke aparat penegak hukum,” ujarnya.
LSM juga menilai bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut keadilan bagi seluruh pelaku usaha konstruksi di Kerinci.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari dinas terkait mengenai nama CV yang disebut oleh rekanan maupun dugaan bahwa satu pihak menguasai lebih dari lima proyek dalam satu tahun anggaran.
Media ini akan terus melakukan penelusuran dan menunggu tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah serta instansi teknis terkait,
ikuti edisi selanjutnya .*IE*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar