Pekanbaru, investigasi.info — Penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantik gelombang reaksi publik. Banyak warga menilai langkah hukum itu tak lepas dari sikap vokal Wahid dalam memperjuangkan bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk Riau yang dinilai timpang.
Sebelumnya, Gubernur Abdul Wahid sempat menyoroti ketimpangan kontrak pengelolaan Blok Rokan pasca peralihan ke Pertamina Hulu Rokan (PHR). Dalam wawancara beberapa waktu lalu, ia menyinggung bahwa porsi penerimaan daerah dari sektor migas “nyaris tak berarti”, bahkan disebut hanya “1 dolar per bulan”.
“Gubernur Riau Abdul Wahid pastikan kontrak PHR berubah ke cost recovery. Bagian kontraktor naik jadi 84 persen usai disetujui Kementerian ESDM,” tulis laporan media nasional yang viral pada awal November 2025.
Ungkapan itu menjadi pemicu perdebatan luas. Banyak pihak menilai Wahid berani “melawan arus” dengan mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan daerah penghasil.
Namun, hanya berselang beberapa hari, kabar mengejutkan datang — KPK melakukan OTT terhadap Abdul Wahid. Belum ada keterangan resmi lengkap soal perkara yang menjeratnya, namun publik langsung menautkan peristiwa ini dengan sikap kritisnya terhadap kebijakan migas nasional.
Di media sosial, dukungan terhadap Abdul Wahid mengalir deras.
“Saya tidak yakin Abdul Wahid korupsi. Apalagi sampai di-OTT,” tulis akun Ishaq Khadafy, salah satu warga yang berkomentar di laman Facebook.
Komentar senada juga datang dari Yusni Yusuf, yang menulis bahwa “deretan kepala daerah di Riau yang vokal menuntut dana bagi hasil kekayaan daerah berakhir menjadi target berdalih pembungkaman. Rusli Zainal, Atuk Anas, HM Adil, dan kini Wahid. Habis mental pejabat daerah, jadi lembu tak bertaring, dicocok hidung.”
Ada pula suara masyarakat yang mengingatkan Wahid agar tetap memperjuangkan janji politiknya.
“PK Gubernur Riau tolong perjuangkan masalah jembatan penyebrangan Desa Semukut dan Mekong Alai. Sudah dua gubernur janji, tapi tak jadi-jadi,” tulis Ruslirusni, warga Meranti.
Sejumlah pengamat menilai, OTT terhadap kepala daerah penghasil migas seperti Riau kerap menimbulkan persepsi politis di mata publik. Apalagi, sejarah menunjukkan bahwa beberapa gubernur Riau sebelumnya juga tersandung kasus hukum saat bersikap keras terhadap pemerintah pusat dalam isu bagi hasil sumber daya alam.
Kini publik menanti kejelasan dari KPK — apakah OTT terhadap Abdul Wahid murni persoalan hukum, atau menyimpan babak baru dari tarik-ulur kepentingan besar di sektor energi nasional.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar