Setelah Hibah KPU Terbongkar, Publik Mendesak Audit Menyeluruh Hibah Daerah Karimun

konfrensi pers penetapan tersangka 4 pejabat KPU Karimun 

Karimun, investigasi. Info — Penetapan empat pejabat KPU Karimun sebagai tersangka korupsi dana hibah Pemilu 2024 memicu pertanyaan baru yang jauh lebih besar: apakah penindakan hukum hanya berhenti pada satu pos anggaran, atau keberanian aparat akan diperluas untuk mengaudit seluruh hibah daerah yang selama ini banyak disorot masyarakat?

Kasus KPU yang menyeret Sekretaris KPU berinisial NK, bendahara Su, pejabat pengadaan IJ, dan PPK AF, membuka fakta bahwa kerugian negara mencapai lebih dari Rp1,5 miliar. Temuan itu menunjukkan bahwa hibah yang seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan pemilu justru diselewengkan melalui belanja fiktif, mark up, dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai aturan.

Namun setelah kasus ini muncul ke permukaan, masyarakat mempertanyakan konsistensi pengawasan pemerintah daerah. Di APBD, pos hibah bukan hanya dialirkan ke KPU, tetapi juga ke berbagai organisasi masyarakat, lembaga olahraga, kegiatan kepemudaan, keagamaan, event publik, hingga proyek-proyek tertentu yang setiap tahun menyerap anggaran besar. Pertanyaan yang mencuat: apakah seluruh hibah ini sudah diperiksa dengan standar yang sama?

Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak hibah yang pertanggungjawabannya tampil formal di atas kertas, tetapi tidak berbanding lurus dengan kegiatan di lapangan. Ada kegiatan yang tidak terlaksana penuh, laporan yang disusun sekadar untuk memenuhi syarat, hingga belanja yang tidak sesuai dengan dokumen hibah. Situasi ini memunculkan tuntutan agar audit tidak hanya terfokus pada lembaga tertentu, melainkan keseluruhan alokasi hibah daerah.

Momentum kasus hibah KPU dianggap sebagai kesempatan untuk membenahi tata kelola anggaran hibah secara menyeluruh. Pemeriksaan yang konsisten dan tidak tebang pilih diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas keuangan daerah. Masyarakat kini menunggu langkah berikutnya dari Kejaksaan, apakah pemeriksaan hibah akan diperluas, atau kasus ini hanya menjadi episode tunggal tanpa menyentuh akar persoalan penggunaan dana hibah di Karimun.

Awak media investigasi.info masih terus berupaya menghubungi Kejaksaan Negeri Karimun untuk mendapatkan keterangan resmi terkait langkah lanjutan pemeriksaan dana hibah. Upaya konfirmasi ini dilakukan agar publik mengetahui secara jelas hibah mana saja yang akan kembali diperiksa oleh aparat penegak hukum

 Media investigasi.info tetap menunggu jawaban resmi demi menghadirkan informasi yang berimbang dan akurat bagi masyarakat.

Bersambung....