BPC HIPMI DAIRI Desak Pemerintah Percepat Penanganan Krisis BBM: Mobilitas Ekonomi Terancam Lumpuh
Sidikalang, investigasi.info
Menyikapi krisis kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang semakin parah di Kabupaten Dairi, BPC HIPMI Dairi menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mendesak pemerintah provinsi dan pusat untuk segera mengambil tindakan strategis guna memulihkan stabilitas distribusi energi di daerah.
Ketua BPC HIPMI Dairi, dr. Kevin Simanjuntak, menyampaikan bahwa situasi kelangkaan BBM yang terjadi beberapa hari terakhir sudah masuk kategori krisis daerah dan mengancam aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor informal dan usaha kecil.
“Kelangkaan yang menyebabkan antrean berjam-jam, penurunan pendapatan pelaku usaha hingga 50 persen, dan kemunculan pasar gelap BBM bukan lagi isu teknis, tetapi disruption ekonomi. Dairi memerlukan tambahan kuota BBM segera,” tegas dr. Kevin
HIPMI Dairi mencatat keluhan dari pedagang, kurir, hingga pengusaha rumahan yang kehilangan waktu produktif 4–6 jam per hari karena harus antre BBM. Kondisi ini berpotensi memicu:
Penurunan pendapatan harian pelaku usaha mikro,Keterlambatan distribusi komoditas pertanian,Inflasi lokal akibat hambatan mobilitas distribusi barang,Penurunan daya beli masyarakat secara gradual.
HIPMI menilai bahwa apabila situasi ini tidak segera ditangani, maka ekonomi sektor informal di Dairi berisiko stagnan, bahkan menurun dalam beberapa pekan ke depan.
Dalam rilisnya, HIPMI Dairi menekankan perlunya evaluasi rantai distribusi BBM mulai dari depo, transporter, hingga SPBU, mengingat adanya indikasi distorsi pasokan yang menyebabkan jatah harian di SPBU cepat habis.
“Dairi mendapatkan hanya sekitar 8 KL Biosolar dan 8 KL Pertalite per SPBU per hari. Jumlah ini tidak lagi mencukupi kebutuhan mobilitas ekonomi masyarakat. HIPMI mendukung penuh langkah Pemkab Dairi yang mengusulkan peningkatan kuota menjadi 16 KL per hari,” ujar dr. Kevin.
HIPMI Dairi menegaskan kesiapan untuk menjadi mitra pemerintah dalam proses pemetaan kebutuhan energi dan monitoring distribusi. Hal ini dilakukan untuk memastikan keputusan berbasis data (data-driven policy).
“Kami siap bersinergi, memberikan data lapangan, dan membantu pemerintah merumuskan opsi kebijakan darurat. Tujuan kami satu: memastikan masyarakat dan pelaku usaha dapat beraktivitas tanpa hambatan,” tutup dr. Kevin.
Pemerintah pusat dan provinsi segera meningkatkan kuota BBM untuk Kabupaten Dairi.
Pertamina melakukan evaluasi distribusi dan mempercepat penyaluran suplai tambahan.
Pemerintah daerah memperkuat pengawasan di SPBU untuk mencegah penyimpangan distribusi dan penjualan ilegal.
HIPMI Dairi berharap langkah cepat dan terukur dapat segera diambil agar kegiatan ekonomi masyarakat kembali berjalan normal.
(Clara s)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar