Batam, investigasi. Info - Tingginya angka pengangguran di Kota Batam kembali menjadi sorotan serius. Meski dikenal sebagai kawasan industri dan investasi, Batam dinilai belum mampu menjawab persoalan mendasar ketenagakerjaan, khususnya bagi masyarakat lokal. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, SE, MM, menilai persoalan pengangguran di Batam bukan semata akibat kurangnya lapangan kerja, melainkan masalah struktural yang sudah berlangsung lama.
Menurut Wahyu, ketidaksesuaian antara kualitas tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor dominan yang membuat angka pengangguran sulit ditekan. Banyak perusahaan, terutama di sektor manufaktur dan industri berbasis teknologi, mensyaratkan keterampilan teknis, sertifikasi khusus, serta pengalaman kerja yang tidak dimiliki sebagian besar pencari kerja lokal.
“Masalah pengangguran di Batam tidak bisa disederhanakan seolah-olah hanya karena tidak ada pekerjaan. Justru yang terjadi adalah kesenjangan keterampilan antara tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan riil industri,” ujar Wahyu Wahyudin.
Ia juga menyoroti struktur industri Batam yang cenderung menuntut tenaga kerja siap pakai, berpengalaman, dan kompeten sejak hari pertama. Kondisi ini, lanjut Wahyu, membuat lulusan baru SMA/SMK maupun perguruan tinggi sulit menembus pasar kerja, meskipun secara jumlah investasi Batam terus tumbuh.
Di sisi lain, Wahyu menilai masuknya pencari kerja dari luar daerah turut memperketat persaingan. Tanpa kebijakan afirmatif yang jelas, tenaga kerja lokal berpotensi terus tersisih di rumahnya sendiri.
“Batam ini magnet tenaga kerja nasional. Tapi kalau tidak ada pengaturan dan keberpihakan yang adil, maka masyarakat lokal akan terus kalah bersaing, bukan karena malas, tetapi karena sistemnya belum berpihak,” tegasnya.
Selain itu, Wahyu mengingatkan bahwa ketergantungan Batam pada sektor industri tertentu membuat daerah ini rentan terhadap gejolak ekonomi global. Ketika industri mengalami perlambatan, dampaknya langsung terasa pada pemutusan hubungan kerja dan menurunnya daya serap tenaga kerja.
Sebagai solusi, DPRD Kepri mendorong kolaborasi konkret antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Wahyu menekankan pentingnya reformasi sistem pelatihan kerja yang berbasis kebutuhan industri, pengetatan pengawasan rekrutmen tenaga kerja, serta kebijakan yang memastikan tenaga kerja lokal menjadi prioritas.
“Kita butuh langkah nyata, bukan sekadar wacana. Mulai dari revitalisasi balai latihan kerja, penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi, hingga regulasi penyerapan tenaga kerja lokal yang benar-benar ditegakkan,” ujarnya.
Wahyu menegaskan, tanpa pembenahan menyeluruh, Batam berisiko menghadapi paradoks pembangunan: investasi tumbuh, tetapi pengangguran tetap tinggi. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus sejalan dengan keadilan sosial dan keberpihakan kepada masyarakat setempat.
“Pembangunan tidak boleh hanya terlihat dari angka investasi, tetapi dari sejauh mana masyarakat lokal ikut menikmati manfaatnya,” tutup Wahyu Wahyudin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar