Investigasi info, Kerinci | Jambi – Proyek strategis nasional yang sejatinya menjadi harapan besar masyarakat justru berubah menjadi sumber kekecewaan publik. Proyek pengaspalan jalan nasional ruas Batu Hampar – Sungai Betung Mudik – Siulak Deras di Kabupaten Kerinci, yang menelan anggaran APBN Rp28,3 miliar, kini menuai kritik pedas dari berbagai kalangan.
Ironisnya, proyek ini merupakan hasil perjuangan panjang para pejabat pusat dan daerah untuk menghadirkan program Instruksi Presiden (Inpres) ke wilayah Kerinci—daerah yang selama ini sangat membutuhkan akses jalan layak bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas harian masyarakat. Apresiasi publik terhadap upaya tersebut pun sempat menguat. Namun, harapan itu runtuh ketika kualitas pekerjaan di lapangan justru dinilai jauh dari standar.
Proyek yang berada di bawah Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jambi ini dilaksanakan oleh PT Air Tenang, dengan nilai kontrak terkoreksi sebesar Rp28.333.891.155,05. Sayangnya, alih-alih mencerminkan proyek bernilai puluhan miliar, pekerjaan yang dilakukan justru dinilai asal jadi, semrawut, dan sarat dugaan cacat konstruksi.
Warga yang setiap hari melintasi ruas jalan tersebut mengeluhkan kondisi lapisan agregat yang tidak sesuai spesifikasi. Hamparan agregat kelas B terlihat berserakan ke bahu jalan, bahkan berubah menjadi bubur saat diguyur hujan, menandakan lemahnya proses pemadatan dan pengikatan material. Kondisi serupa juga ditemukan pada hamparan agregat kelas A, yang dinilai tidak mengikat sempurna dan jauh dari kesan pekerjaan berkualitas.
Kritik publik kian tajam karena proyek ini kerap dibandingkan dengan pekerjaan jalan lain di Kerinci yang hanya menelan anggaran sekitar Rp13 miliar, namun justru mendapat pujian luas dari masyarakat karena hasilnya dinilai rapi, padat, dan tahan lama. Perbandingan ini menimbulkan pertanyaan serius: ke mana larinya kualitas pada proyek Rp28 miliar?
Masyarakat menilai kegagalan mutu pekerjaan bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai semangat Inpres yang bertujuan menghadirkan keadilan pembangunan. “Pejabat sudah bersusah payah membawa program ini ke Kerinci, tapi di lapangan justru dirusak oleh kinerja kontraktor,” keluh salah seorang warga.
Publik kini mendesak agar pihak berwenang—mulai dari PPK, konsultan pengawas, hingga aparat penegak hukum—tidak menutup mata. Evaluasi menyeluruh hingga audit teknis dinilai mendesak untuk memastikan proyek bernilai besar ini tidak menjadi sekadar monumen pemborosan anggaran negara.
Jika kualitas terus diabaikan, bukan hanya jalan yang cepat rusak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program pemerintah pusat yang ikut dipertaruhkan.*IE*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar