Iklan

DAFTAR WARTAWAN DISINI oleh redaksi investigasi
Redaksi Investigasi
Rabu, 07 Mei 2025, Mei 07, 2025 WIB
Last Updated 2025-05-07T07:56:20Z
Berita DairiBUMDBupati DairiDaerahIr.Vickner SinagaKrisis AnggaranSidaang Paripurna DPRD

Krisis Anggaran Tak Halangi Bupati Dairi Gas Pol Program Prioritas



Sidikalang, Investigasi info -


Dalam sidang paripurna Dewan perwakilan rakyat Daerah senin (5/5/2025) Bupati Dairi Ir.Vickner sinaga menyatakan,


Di tengah tekanan krisis anggaran yang disamakan seperti “tsunami”,  menegaskan bahwa roda pemerintahan tidak akan berhenti. Justru, situasi ini dijadikan momentum untuk melakukan lompatan-lompatan strategis demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.


Hal itu disampaikan Bupati dalam forum evaluasi bersama DPRD dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sidikalang. Ia mengawali pernyataannya dengan apresiasi terhadap kerja keras DPRD yang dinilainya serius dan konsisten mengawal aspirasi rakyat.


“Saya mengikuti pembahasan bahkan sampai pukul 12 malam. Saya pantau langsung karena ingin tahu dan menghargai keseriusan kita semua,” ungkapnya.



Bupati juga menyoroti pentingnya teknologi informasi untuk memutus mata rantai birokrasi yang berbelit, serta mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dipersulit. “Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Warga kita sudah terlalu lama menderita, padahal kita sudah merdeka puluhan tahun,” ujarnya.


Langkah Out of the Box dan Sentuhan Humanis


Dalam dua bulan terakhir, Pemkab Dairi disebut telah menerapkan sejumlah kebijakan out of the box, termasuk pencairan dana Rp2 juta per kelurahan/desa untuk menggerakkan kembali semangat gotong royong di masyarakat. Selain itu, 169 kepala desa dan lurah serta sejumlah kepala dinas telah memperoleh sertifikasi etos kerja internasional.


Bupati menekankan bahwa semua program harus menyentuh masyarakat yang paling rentan. Kepala desa diminta benar-benar memperhatikan warga miskin dan mengedepankan rasa kemanusiaan dalam pengambilan keputusan. “Semua rumah harus memiliki akses listrik. Tidak ada gunanya bicara pembangunan kalau kebutuhan dasar seperti ini saja belum terpenuhi,” tegasnya.


Dorong Swasembada Pangan, Energi, dan Air


Komitmen lain yang ditekankan adalah mewujudkan kedaulatan di tiga sektor vital: pangan, energi, dan air. Bupati menyebut hanya 29% potensi listrik Dairi yang digunakan sendiri, sisanya justru disumbangkan ke luar daerah. “Swasembada listrik bukan pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.


Sektor irigasi juga menjadi sorotan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Sementara untuk air bersih, Bupati mengapresiasi langkah PDAM yang rela bekerja malam hari—dari jam 8 malam hingga 1 dini hari—agar layanan tetap prima pada pagi hari.


“PDAM dan PD Pasar harus siap menelan kenyataan, meski pahit. Kalau pahit tapi itu obat, harus ditelan,” katanya dengan perumpamaan.


BUMD Baru dan Optimalisasi Aset


Pemkab Dairi juga sedang menyiapkan pembentukan Badan Aneka Usaha, sebagai ‘anak bungsu’ dari BUMD yang akan berfokus pada stabilisasi harga komoditas. Bupati menyebut, badan ini akan membantu petani agar tidak lagi terjebak dalam permainan harga pasar yang merugikan.


Selain itu, aset-aset lama milik pemerintah seperti mobiler bekas akan diperbaiki dan dimanfaatkan kembali. Langkah ini menunjukkan semangat efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki.


Benahi Data OPD dan Tuntaskan Program Jatagena


Bupati mengingatkan seluruh OPD agar disiplin dalam penyusunan dan penyampaian data. Ia menyesalkan jika pembahasan di komisi DPRD terganggu akibat data yang tidak sinkron. “Data harus secepatnya sampai di meja dewan agar bisa dievaluasi,” katanya.


Ia juga menyampaikan bahwa seluruh program strategis akan dievaluasi secara menyeluruh pada 31 Mei mendatang—hari ke-100 masa pemerintahannya. Salah satu target besar adalah menyelesaikan penanganan kawasan kumuh Jatagena.


“31 Mei nanti, mari kita kubur Jatagena. Kita kubur dengan pembangunan, dengan genangan yang tidak lagi ada, dan dengan harapan baru,” tegasnya.

 

Standar Tak Cukup, Harus lebih baik. Menutup pernyataannya, Bupati mengutip amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2024 sebagai dasar penguatan tata kelola pemerintah.




By : (Clara.s)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar