Aceh Timur, Investigasi.info -
Periksa menajemen PDAM serta copot direktur nya. Itulah cita cita karyawan PDAM Tirta peusada Aceh Timur saat ini karena , dalam tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sekarang menjadi PERUMDA Tirta Persada Aceh Timur, disinyalir dan terdapat sejumlah persoalan mulai manajemen, mar up harga barang dan tawas, direksi hingga dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oknum pejabat direktur.
Berdasar informasi terbaru yang dihimpun media ini disebutkan, sebuah praktik diskriminatif KKN terendus pada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Persada. Kasus ini mencuat atas desas-desus yang berkembang, bahkan indikasi KKN ini telah berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.
Dikabarkan sistem manajemen yang dijalankan oleh Direksi PDAM terkait bobrok dan amburadul akibat dugaan Direktur Pelaksana disebut memonopoli terhadap sistem.
Dalam Hal ini, media news.com mencoba gali sedikit informasi terkait hal tersebut, yang menyebutkan bahwa pengelolaan PDAM Tirta Persada berselemak masalah. PDAM Tirta Persada Aceh Timur merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Aceh Timur yang berganti nama menjadI perumda (Perusahaan Daerah Air Minum.
Sedikit rekam jejak yang dihimpun wartawan, persoalan Perusahaan Derah Air Minum ini terjadi disebabkan monopoli internal yang berbau diskriminatif dan KKN. Diantaranya, sebuah temuan auditorium dari inspeksi Inspektorat yang menemukan adanya mark up harga belanja barang dan jasa sebesar ratusan juta, hasil konspirasi dengan Inspektorat berupa disuruh buat bon dan faktur baru, akhirnya dioperkecil hasil dugaan korupsinya menjadi Rp. 116.000.000,00 pada tahun 2020 lalu. Dan di kembalikan ke kas.
Selain itu, Direktur PDAM Tirta Persada disebut pernah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Aceh, di Banda Aceh tahun 2021 oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh Timur atas dugaan penyelewengan meteran bersubsidi Sambung Baru (SB) untu 5 desa di Rantau Peureulak, diantara nya desa seuneubok baro, Seuleumak Muda, Paya Uno, Pulo Blang, untuk pelanggan miskin yang mendapat bantuan pemasangan baru pada jaringan uji coba tersebut diambil rata rata Rp. 1.200.000;/ sambungan.
Hasil Investigasi saat itu dengan geusyik Seuleumak Muda, Membenarkan bahwa pemasangan air pada rumah warganya di bebankan biaya Rp. 1.200.000 Per sambungan rumah. Padahal sebelumnya menurut keterangan Geusyik Fakhrul razi dan salah satu kadus di Desa seuneubok Baro mengatakan bahwa : petugas PDAM pernah meminta pengumpulan KK bagi warga nya, yang kepentingannya untuk mendapatkan bantuan pemasangan jaringan air bersih bantuan dari pemerintah propinsi, namun ujung ujungnya warga tetap dikenakan biaya pemasangan sebesar Rp. 1,200.000; Diduga uang hasil pungli yang mencapai ratusan juta rupiah pada calon pelanggan yang dapat bantuan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kroninya.
Sumber terpercaya wartawan menerangkan beberapa kasus yang selama ini terselubung itu sejak medio tahun 2020 silam. Sumber ini menyebutkan pula, banyak terjadi dugaan penggelapan anggaran baik segi pembangunan, pengadaan barang dan jasa hingga operasional cabang.ttermasuk raibnya uang 300 juta menjelang tes uji kelayakan calon direktur.
Akhir akhir ini menurut data yang di peroleh dari sumber anonim, banyak pompa distribusi yang lama tidak tau keberadaannya, di duga pompa pompa tersebut di perbaiki, di cet ulang serta di duga dijadikan barang/pompa pembel;ian baru dengan total ratusan juta Rupiah. Juga aharga perbaiki pompa dengan faktur harga yang sangat melambung. (Diluar kewajaran).
Selanjutnya semenjak iskandar menduduki jabatan Direktur, ada Dugaan menyewakan secara sepihak mobil pribadi kle PDAM,dugaan menyewakan mobil pribadi ke kantor PDAM dengan jalan membeli mobil secara kredit, lalu 2 unit mobil Toyota reborn serta mobil Pik up di sewakan ke PDAM yang mana untuk menutupi kredit mobilnya dari kas PDAM.
Pembelian / pengadaan barang dan tawas di duga tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Tapi inisiatif sendiri. Sehingga ada dugaan terjadi mar up harga. Yang fee nya juga di duga masuk ke kantong pribadi , juga ada dugaan Sistem administrasi sangat kacau. Seluruh jurnal uang masuk/keluar sangat dirahasiakan kepada karyawan. Ini dikelola oleh anak dan menantunya Tidak ada transparansi, Seolah olah kantor pdam Aceh timur milik keluarga nya sendiri, untuk menutupi hal tersebut direktur Mengontrak ulang 2 orang pegawai yang telah memasuki pensiun.
Hal yang sangat riskan juga terjadi yaitu Selama menjadi direktur PDAM. Diduga terjadi tunggakan iuran dana Perpamsi sebagai iuran wajib. Sehingga banyak peserta pensiun yang belum dapat dana pensiun dari perpamsi, dan di duga ada 22 peserta pensiun tidak bisa mencairkan uang pensiunannya di perpamsi akibat tertunggaknya iuran tersebut, padahal biaya pendapatan/ penerimaan sekarang mencapai 1.4 – 1.5 Milyar, jadi kemana saja uang tersebut di gunakan, Sumber terpercaya wartawan menerangkan beberapa kasus yang selama ini terselubung itu sejak medio tahun 2020 silam sampai sekarang Sumber lain juga menyebutkan pula, banyak terjadi dugaan penggelapan anggaran baik segi pembangunan, pengadaan barang dan jasa hingga operasional cabang. Termasuk gaji 13 tahuin 2024 sampai sekarang belum tuntas.
Disisi lain, selama menjadi direktur telah memasukkan karyawan baru mencapai kira kira 50 orang lebih, termasuk, anak anaknya, menantunya dan pokanannya diantara karyawan tersebut mayoritas dari langsa, dan ada dugaan beberapa hari yang lalu salah satu warga langsa juga buat permohonan masuk PDAM Aceh timur, atas nama MF Dia diminta uang jutaan agar bisa kerja di PDAM Aceh Timur,karrena tidak sanggup memenuhi permintaan uang akhirnya tidak jadi kerja, ada juga dari kalangan dekatnya beberapa keluarga yang menonjol di PDAM, Misalnya ada para kabag luar aceh timur yang memasukkan kerja anak anaknya, ponaan nya , ada juga adik nya,. seolah olah PDAM aceh timur ini telah menjadi dinasti para petinggi PDAM yang berasal dari langsa, di jabatan strategis juga banyak pekerja dari langsa di bandingkan putra Aceh Timur.
Informasi lainnya juga banyak hal di luar kewajaran, dimana ada dugaan karyawan yang dekat dengan direktur bebas memakai uang kas PDAM seperti kasir Idi, mantan Kabag tehnik dan beberapa uknum lainnya, di bidang jabatan juga terlihat aneh, ada yang baru diangkat sudah menjadi kepala Unit (kepala tingkat kecamatan) padahal ada dugaan yang bersangkutan banyak manipulasi data dan dugaan pemasangan liar(ambil uang ke pelanggan tapi tidak setor ke kas)
Pasalnya, PDAM Tirta Peusada menuai banyak masalah namun bagai tak tersentuh hukum baik ditingkat APH (Aparat Penegak Hukum) maupun ditingkat pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah berani tidak bupati mengambil tindakan tegas, yang Menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat yang sebenarnya bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa di PDAM Tirta Peusada ini seolah-olah ada pemain yang kebal hukum dan diduga ada pembackup disemua persoalan yang timbul di PDAM Tirta Peusada yang Berbagai sorotan pemberitaan yang dilansir disejumlah media di Aceh Timur terkait dugaan berbagai penyelewengan maupun KKN di PDAM Tirta Peusada pun terpublis.
Sebelumnya sejumlah karyawan PDAM Aceh Timur juga pernah melakukan 3 kali demontrasi besar besaran unmtuki mencopot direktur PDAM serta memeriksa dan mengaudit manajemen/ keuangan PDAM, namun tetap di bela oleh rezim lama, karena di duga rezim lama ada kepentingan, dugaan air dalam tambak udang full mengalir dengan pipa 2 Inci tampa bar meter.
Diketahui, kasus –kasu tersebut sudah di laporkan ke kajati dan kajari serta inspektorat, tapi masih mangkrak di Kejaksaan Negeri(Kejari) Aceh Timur, lamban nya proses hukum menjadi kecurigaan sejumlah kalangan di Aceh Timur, ada apa dengan kinerja para adhyaksa, meskipun beberapa kali aktivis mempertanyakan seperti saat demo di depan kejaksaan, kira kira sejauh mana proses hukum telah berjalan) dikutip dari http;//www.jawatimurnews.com
Informasi terkini yang di dapat oleh awak media, ada dugaan, dan diduga kabag hukum, kabag ekonomi pemda aceh timur juga di gaji oleh direktur PDAM, mantan kepala inspektorat (Faisal) juga bekerja di PDAM berdasarkan SK direktur, padahal dia ASN di sekretariat pemda Aceh Timur, apakah ada izin dari Bupati, seyogyanya faisal itu di Sk kan oleh Bupati, bukan oleh direktur PDAM, ucap karyawan PDAM yang enggan menyebuitnamanya.
Nah,,, Sekarang yang menjadi pertanyaan besar adalah berani tidak bupati mengambil tindakan tegas untuk mencopot direktur botoriter dan haus kuasa tersebut dan memperbaiki ulang sistem manajemen PDAM. Kita tunggu reaksi pemerintah Aceh timur selaku pemilik PDAM Aceh Timur.
By : (Tim Investigasi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar