Tanjungpinang, investigasi.info — Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tengah menuai sorotan publik. Sebuah unggahan Facebook dari akun bernama Abdur Rahman viral setelah menyinggung ketidakadilan dalam undangan resmi Dinas Pendidikan yang hanya mengundang kepala sekolah SD dan SMP untuk menonton film edukasi bertema “Cyberbullying” secara gratis di bioskop XXI TCC Tanjungpinang.
Unggahan tersebut mempertanyakan mengapa para kepala sekolah bisa menonton film tersebut tanpa biaya, sementara para murid—yang menjadi objek utama pendidikan karakter—tidak mendapat kesempatan yang sama.
> “Kepala sekolah bisa gratis, kenapa muridnya tidak? Dapat fee berapa Pak Kadisdik? Tolong batalkan, Pak Wali Kota. Fikirkan jiwa anak-anak yang nggak bisa nonton karena faktor ekonomi,” tulis Abdur Rahman dalam unggahannya yang menandai akun Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah.
Dalam surat resmi bernomor B/484/532/5.3.05/2025, tertanggal 13 Oktober 2025, Dinas Pendidikan Tanjungpinang memang mengundang kepala sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta untuk menghadiri acara Sosialisasi Penguatan Pendidikan Karakter sekaligus menonton film "Cyberbullying" di Bioskop XXI TCC Tanjungpinang pada Kamis, 23 Oktober 2025.
Kegiatan ini disebut sebagai tindak lanjut dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) serta implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.
Namun, publik menilai pelaksanaan kegiatan tersebut kurang tepat sasaran. Banyak pihak berpendapat bahwa film bertema pendidikan karakter dan anti-cyberbullying seharusnya justru ditonton oleh para pelajar, bukan hanya kepala sekolah.
Sejumlah komentar warganet menilai kebijakan ini tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat.
“Kalau kepala sekolah bisa gratis, murid juga seharusnya dapat kesempatan. Mereka yang paling butuh edukasi tentang bullying,” tulis seorang pengguna media sosial lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan teknis dan pembatasan peserta dalam kegiatan tersebut.
Publik menunggu respons dari Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, untuk meninjau ulang kegiatan yang menuai kritik ini, agar nilai keadilan dan tujuan pendidikan karakter benar-benar dirasakan oleh peserta didik di seluruh sekolah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar