Investigasi info,Kerinci – Jiwa korsa dalam tubuh Partai Golkar, baik di tingkat DPD II maupun DPD I, tengah berada dalam situasi dilematis akibat polemik internal yang mencuat ke ruang publik. Partai Golkar sebagai salah satu partai politik tertua di Indonesia dikenal memiliki tradisi, pengalaman, dan kedewasaan dalam berpolitik. Oleh karena itu, munculnya kisruh internal dinilai sangat disayangkan dan berpotensi mencederai marwah partai itu sendiri.
Polemik ini bermula dari mencuatnya informasi dugaan ijazah tidak sah yang menyeret nama Amrizal, yang tidak lain merupakan kader murni Partai Golkar. Rekam jejak politik Amrizal tercatat cukup panjang, yakni dua periode menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan baru sekitar satu tahun terakhir dipercaya menjadi Anggota DPRD Provinsi Jambi dengan mengusung bendera Partai Golkar.
Pertanyaan publik pun mengemuka. Jika dugaan ketidakabsahan ijazah tersebut benar adanya, mengapa persoalan ini tidak muncul sejak awal proses pendaftaran sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Kerinci pada periode pertama hingga periode kedua? Fakta bahwa yang bersangkutan dapat lolos verifikasi selama dua periode dan kembali dipercaya maju ke tingkat provinsi justru memunculkan tanda tanya besar: ada apa sebenarnya, dan di mana letak kelalaian proses verifikasi?
Lebih jauh, persoalan ini tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga berimplikasi serius terhadap internal Partai Golkar. Apabila pada akhirnya Amrizal diberhentikan sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi akibat dugaan cacat administratif, maka timbul polemik lanjutan terkait mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Apakah calon peringkat kedua dari Partai Golkar secara otomatis dapat menggantikan posisi tersebut?
Secara logika hukum dan politik, hal ini menjadi rumit. Jika Amrizal dinyatakan tidak memenuhi syarat sejak awal pencalonan, maka suara yang diperolehnya berpotensi ikut gugur dan dinyatakan tidak sah. Konsekuensinya, suara tersebut tidak dapat dialihkan atau ditambahkan kepada calon peringkat kedua dari partai yang sama. Bahkan, sangat dimungkinkan terjadi pergeseran perolehan kursi melalui perbandingan suara dengan partai politik lain yang memiliki akumulasi suara sah lebih besar.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi soliditas, transparansi, dan komitmen Partai Golkar dalam menegakkan aturan serta menjaga integritas kader dan institusi partai. Publik berharap, Partai Golkar mampu menyikapi persoalan ini secara terbuka, objektif, dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, demi menjaga kepercayaan masyarakat dan marwah partai di mata publik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar