Batam, investigasi.info - Aksi unjuk rasa warga Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batuampar, pada 22 Januari 2026, yang menuntut kelancaran dan pemerataan air bersih, berubah menjadi sorotan publik setelah diwarnai respons emosional dari Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam (ex officio), Amsakar Achmad. Demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor BP Batam tersebut nyaris memanas dan memicu perdebatan terbuka antara pejabat dan warga.
Amsakar yang turun langsung menemui massa terlihat menegur salah satu orator dan menyebut kritik yang disampaikan telah mengarah pada “personal attack”. Situasi semakin tegang ketika Amsakar berusaha turun dari atas kap mobil polisi untuk mendekati pendemo, sebelum akhirnya ditahan petugas demi mencegah eskalasi.
Ketegangan bertambah setelah Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, terlibat adu argumen dengan perwakilan massa. Di tengah orasi warga, Li Claudia terlihat berebut mikrofon dengan Amsakat Achmad, sebuah tindakan yang memancing reaksi keras dari demonstran.
Dalam pernyataannya, Li Claudia bahkan menuding bahwa orator diduga merupakan titipan atau suruhan pihak tertentu, seolah-olah aksi demonstrasi tersebut tidak sepenuhnya murni berasal dari keresahan warga.
Tudingan tersebut memicu kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat. Sejumlah warga menilai sikap pejabat justru mendelegitimasi aspirasi publik.
“Kami datang minta air, bukan ditanya siapa yang menyuruh. Air itu kebutuhan dasar,” ujar seorang warga Tanjung Sengkuang yang mengikuti aksi.
Aksi demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh keluhan berkepanjangan terkait distribusi air bersih yang belum merata di Batam. Tanjung Sengkuang sendiri masuk dalam kategori “stress area”, dengan tekanan air rendah dan pasokan yang kerap tidak stabil. Pemerintah Kota Batam dan BP Batam mengakui persoalan tersebut dan menyatakan tengah melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk optimalisasi jaringan serta pengerahan armada truk tangki sebagai solusi sementara.
Namun, di luar persoalan teknis, sorotan publik justru mengarah pada perubahan sikap dan gaya kepemimpinan Amsakar Achmad. Saat menjabat Wakil Wali Kota Batam selama dua periode, Amsakar dikenal sebagai figur yang tenang, dialogis, dan relatif terbuka terhadap kritik masyarakat. Kini, setelah sekitar setahun menjabat sebagai wali kota sekaligus kepala BP Batam, sebagian tokoh masyarakat dan relawan pendukung menyatakan keprihatinan atas sikap yang dinilai lebih defensif dan emosional.
Seorang tokoh masyarakat Batuampar menilai respons pemerintah seharusnya menenangkan situasi.
“Dulu Pak Amsakar dikenal sabar menghadapi warga. Sekarang kok kesannya berbeda. Kritik soal air itu bukan serangan pribadi,” ujarnya.
Kekecewaan serupa juga datang dari relawan yang sebelumnya mendukung Amsakar dalam kontestasi politik. Mereka menilai perubahan gaya komunikasi berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat, terutama ketika menyangkut hak dasar warga atas air bersih.
Peristiwa di Tanjung Sengkuang ini tak sekadar mencerminkan persoalan distribusi air, tetapi juga memperlihatkan dinamika relasi kekuasaan dan kepercayaan publik. Ketika aspirasi warga direspons dengan emosi dan kecurigaan, pertanyaan pun mengemuka: apa yang sebenarnya berubah dari sosok Amsakar Achmad yang dulu dikenal merakyat dan dialogis?
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kota Batam menyatakan tetap membuka ruang komunikasi lanjutan dengan perwakilan warga guna mencari solusi atas persoalan air bersih. Redaksi membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar