Batam, inbestigasi.info - Krisis air bersih di wilayah Bengkong bukan sekadar terjadi di Bengkong Sadai. Kondisi mati air juga meluas ke kawasan Bengkong Harapan, mempertegas bahwa persoalan distribusi air bersih di Kota Batam bersifat sistemik dan kronis.
Di Bengkong Harapan, warga mengeluhkan air bersih tidak mengalir selama tiga hari berturut-turut. Dampaknya langsung menghantam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tanpa suplai air dari jaringan resmi, warga terpaksa membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.
Pak Dian, warga Bengkong Harapan 1 Blok E, mengungkapkan kondisi yang dialaminya dengan nada kecewa.
“Sudah tiga hari ini air bersih tidak mengalir. Hari ini saja saya harus beli air untuk mandi, masak, nyuci, dan minum. Sehari bisa habis 24 galon. Dua belas galon pagi, dua belas galon sore. Kami harus bolak-balik ke tempat pengisian air minum isi ulang,” ujarnya.
Menurutnya, beban ekonomi warga semakin berat. Air bersih yang seharusnya menjadi layanan dasar negara justru berubah menjadi biaya harian yang menguras tenaga dan uang masyarakat kecil. Kondisi ini semakin menambah kekecewaan publik terhadap kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra, yang dinilai lebih banyak menyajikan retorika dan argumen politis untuk menenangkan publik, tanpa solusi konkret di lapangan.
Kekecewaan itu bukan tanpa alasan. Amsakar Achmad bukan figur baru dalam pemerintahan Batam. Ia telah menjabat dua periode sebagai Wakil Wali Kota, atau sekitar 10 tahun berada di jantung kekuasaan eksekutif daerah. Artinya, persoalan klasik air bersih bukanlah masalah yang baru dikenalnya hari ini.
Dalam rentang waktu satu dekade tersebut, seharusnya seluruh persoalan strategis, termasuk krisis air bersih, sudah diinventarisasi, dianalisis, dan disiapkan solusi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Terlebih kini, Amsakar menjabat sebagai Wali Kota Batam sekaligus ex officio Kepala BP Batam, posisi dengan kewenangan besar dalam pengelolaan infrastruktur dan kebijakan strategis daerah.
Maka, ketika krisis air kembali berulang dan meluas, publik mempertanyakan: mengapa pemerintah masih terkesan “mengumpulkan masalah”, bukan menyelesaikannya?
Situasi saat ini bukan lagi fase pemetaan persoalan, melainkan fase eksekusi dan penyelesaian.
Fakta bahwa Amsakar Achmad adalah bagian dari masa lalu pemerintahan Batam membuat alasan “baru menjabat” menjadi tidak relevan. Justru publik menuntut pertanggungjawaban lebih, karena pengalaman dan kewenangan seharusnya berbanding lurus dengan kinerja dan hasil nyata.
Krisis air di Bengkong Sadai dan Bengkong Harapan hari ini menjadi cermin telanjang bahwa retorika pembangunan tanpa pelayanan dasar yang berjalan hanyalah ilusi politik, sementara masyarakat dipaksa menanggung beban hidup yang kian berat hanya untuk mendapatkan air kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar