Investigasi Info — Merangin.
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak beberapa hari terakhir melakukan langkah tegas di Kabupaten Merangin, Jambi. Lembaga antirasuah ini menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap sederet proyek strategis tahun anggaran 2025 yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Kehadiran tim KPK dibenarkan seorang anggota DPRD Merangin. Ia menyebut agenda KPK hari ini, Selasa (25/11/2025), cukup padat, termasuk pertemuan tertutup bersama pihak legislatif.
> “Siang nanti kami rapat dengan pihak KPK. Mereka memang sedang melakukan sidak ke beberapa proyek strategis. Informasinya sekitar 10 titik proyek,” ujarnya kepada wartawan.
Dari informasi lapangan, KPK menyoroti proyek infrastruktur, SPAM (air bersih), serta fasilitas penting di RSUD Kolonel Abundjani. Sejumlah proyek tersebut sejak awal telah menjadi sorotan publik karena dugaan ketidaksesuaian teknis hingga potensi pembengkakan anggaran.
Konfirmasi Awak Media di Lokasi, Awak media Investigasi Info yang berada di Kabupaten Merangin juga membenarkan adanya aktivitas KPK di lapangan. Sejumlah kendaraan operasional lembaga tersebut terlihat berpindah dari satu titik proyek ke titik lainnya.
Namun hingga saat ini, baik pihak pemerintah daerah maupun unsur KPK di lapangan belum memberikan keterangan resmi. Tim KPK memilih irit bicara dan meminta wartawan menunggu pernyataan resmi dari kantor pusat.
10 Proyek yang Disidak KPK:
1. Rehabilitasi Jalan Simpang Margoyoso – Batas Tebe — Rp 145,3 juta
2. SPAM Desa Nilo Dingin, Lembah Masurai — Rp 1,59 miliar
3. SPAM Desa Sekancing Ilir, Tiang Pumpung — Rp 960 juta
4. Perluasan SPAM Dusun Bangko — Rp 960 juta
5. Perluasan SPAM Pematang Kandis — Rp 950 juta
6. Gedung UPTD Instalasi Farmasi — Rp 7,5 miliar
7. IPAL Puskesmas Simpang Parit — Rp 629 juta
8. Gedung Cytotoxic RSUD Kolonel Abundjani — Rp 1,4 miliar
9. Gedung CathLab RSUD Kolonel Abundjani — Rp 2,5 miliar
10. Modular Operating Theater (MOT) – 10 Ruang Operasi RSUD Kolonel Abundjani — Rp 4,5 miliar
Daerah Lain di Provinsi Jambi Berpotensi Menyusul : Tidak tertutup kemungkinan langkah KPK ini akan diperluas ke kabupaten dan kota lain di Provinsi Jambi. Sejumlah wilayah disebut masuk dalam pengamatan awal, terutama terkait proyek strategis dan penggunaan anggaran daerah yang rawan penyimpangan.
Faktor pendukung yang mempercepat proses ini adalah aktifnya kanal pelaporan sistem online KPK.
Saat ini, LSM—khususnya yang memahami teknologi informasi (IT)—menjadi pihak yang paling banyak memanfaatkan sistem pelaporan digital tersebut. Mereka mengirimkan data, foto lapangan, dokumen, hingga analisis kegiatan proyek secara cepat dan terstruktur.
Selain itu, beredarnya berbagai pemberitaan media online mengenai dugaan penyimpangan anggaran di berbagai daerah juga ikut mempercepat analisis awal KPK. Publikasi media kini menjadi salah satu indikator awal yang dapat memancing verifikasi lebih lanjut dari lembaga antirasuah.
Dengan kombinasi laporan online, temuan lapangan, dan pantauan pemberitaan, sejumlah daerah di Jambi kini disebut tengah masuk dalam radar intensif pemantauan KPK.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan KPK terkait temuan rinci dalam sidak Merangin. Namun gerakan cepat dan intensif ini sudah menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap anggaran daerah semakin diperketat.
Pemerintah daerah diminta lebih transparan, memperketat pengawasan internal, dan tidak bermain-main dalam mengelola uang negara.*IE*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar