Batam, investigasi.info - Penertiban tambang pasir ilegal di kawasan KKOP Hang Nadim diapresiasi publik. Namun pertanyaan tajam kini mengarah ke satu titik: mengapa aktivitas di Bida Asri 3, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, belum juga disidak secara terbuka dan tegas? Ada apa?
Warga menyebut kerusakan di kawasan tersebut bukan isu baru. Lahan terkoyak, kontur tanah berubah drastis, potensi longsor dan banjir membayangi. Aktivitas penambangan disebut sudah berulang kali muncul meski sebelumnya pernah ditertibkan. Polanya sama: berhenti sebentar, lalu beroperasi lagi.
Jika benar demikian, maka ada dua kemungkinan. Pertama, lemahnya pengawasan dan penindakan berkelanjutan. Kedua, ada dugaan pembiaran atau bahkan keberanian para pelaku karena merasa “aman”. Dua-duanya sama seriusnya.
Masyarakat menilai penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika kawasan KKOP bisa ditertibkan dengan ratusan personel gabungan, maka tidak ada alasan kawasan lain yang mengalami kerusakan lebih parah dibiarkan tanpa tindakan nyata.
Pertanyaan publik semakin menguat:
Apakah Bida Asri 3 sudah masuk daftar prioritas?
Jika sudah, mengapa belum dilakukan sidak terbuka?
Apakah ada kendala administratif, atau faktor lain yang belum disampaikan ke publik?
Transparansi menjadi kunci. Aparat perlu menjelaskan secara terbuka status penanganan di wilayah tersebut agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat.
Kerusakan lingkungan bukan perkara sepele. Sekali tanah digali dan ekosistem rusak, pemulihannya membutuhkan waktu panjang dan biaya besar. Jika dibiarkan, bukan hanya lanskap yang hilang, tetapi juga keselamatan warga sekitar.
Publik tidak menuduh, tetapi menuntut kejelasan. Penegakan hukum harus konsisten, menyeluruh, dan berani menyentuh siapa pun di balik aktivitas ilegal. Jika tidak, pertanyaan “ada apa di Bida Asri 3?” akan terus bergema lebih keras dari suara alat berat yang menggali tanah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar