Karimun, investigasi. Info - Laut Karimun bersiap membuka peluang baru. Pemerintah Kabupaten Karimun bersama KSOP, PT Pelindo Regional I, dan Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) sepakat menata ulang rencana kegiatan Labuh Jangkar di wilayah perairan Karimun.
Langkah ini bukan sekadar proyek. Bupati Karimun, H. Iskandarsyah, menyebutnya sebagai kesempatan besar untuk meningkatkan PNBP dan membuka jalan rezeki baru bagi masyarakat pesisir.
“Labuh jangkar ini harus dibahas secara utuh, tidak hanya dari satu sisi masyarakat saja,” kata Iskandarsyah dalam forum diskusi di Rumah Dinas Bupati, Kamis (9/10).
Isu soal persaingan dengan Pulau Nipah sempat muncul. Tapi Bupati menegaskan, bukan itu yang perlu dikhawatirkan. Yang paling penting adalah rasa aman di laut.
“Tugas berat kita bersama, terutama bagi nelayan, adalah menciptakan rasa aman agar kapal mau datang. Peluang kita besar karena di Singapura dan Pelabuhan Pelepas sedang antre panjang,” ujarnya.
Pemerintah Karimun optimistis, jika laut aman dan kondusif, kapal-kapal akan lebih banyak singgah. Dampaknya bisa langsung dirasakan: PNBP naik, ekonomi nelayan bergerak.
Untuk memastikan manfaatnya menyentuh masyarakat, Pemkab membentuk Tim Khusus. Tim ini akan mengatur program CSR, mekanisme bantuan, hingga peluang usaha baru bagi warga pesisir.
Kesepakatan juga dibuat dengan PT Pelindo. Warga akan dilibatkan dalam bisnis turunan kegiatan labuh jangkar — mulai dari penyediaan logistik kapal, pasokan air bersih, hingga layanan pembersihan tangki kapal.
“Semua komitmen ini nanti kita tuangkan dalam dokumen tertulis,” kata Iskandarsyah menegaskan.
Bupati juga meminta agar semua pihak berhenti berdebat soal kewenangan dan konsesi pengelolaan STS. Menurutnya, pemerintah pusat sudah menetapkan peran masing-masing.
“Pelindo sebagai pelaksana, KSOP sebagai regulator, dan Pemkab Karimun lewat BUP bertugas menjaga keamanan serta rasa aman di lapangan,” tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar