365 Hari Menggerakkan Dairi: Antara Kerja Nyata, Keberanian, dan Harapan yang Dijaga
Oleh: Clara Trimahdany Siahaan
Dairi/investigasi.info
20 Februari 2025 menjadi tonggak awal perjalanan baru bagi Kabupaten Dairi. Pada tanggal itu, Vickner Sinaga resmi dilantik sebagai Bupati Dairi dan selanjutnya mengikuti orientasi kepemimpinan di Magelang. Sejak saat itu, arah pembangunan Dairi memasuki fase konsolidasi, adaptasi, sekaligus pembuktian.
Satu tahun dalam pemerintahan bukan sekadar angka. Ia adalah masa evaluasi publik: apakah kepemimpinan hanya berhenti pada pidato dan seremoni, atau benar-benar menjelma menjadi kerja nyata.
Perlu dipahami, pada tahun pertama ini pemerintah masih melanjutkan sejumlah program yang telah dirancang sebelumnya. Secara struktural, kerja murni dalam konfigurasi birokrasi yang sepenuhnya dibentuk oleh kepemimpinan baru mulai efektif setelah pelantikan pejabat eselon II pada 30 Desember 2025. Artinya, ritme kerja yang benar-benar solid baru berjalan beberapa bulan terakhir. Namun arah dan pijakan sudah mulai terlihat jelas.
Kepemimpinan yang Turun, Bukan Menunggu
Sejak awal, pola kepemimpinan yang dibangun bukan administratif semata. Ada pendekatan langsung, respons cepat terhadap keluhan masyarakat, serta keberanian mengambil keputusan strategis.
Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu capaian konkret. Kebijakan ini menghadirkan jaminan layanan kesehatan tanpa beban biaya bagi masyarakat. Bagi warga kecil, ini bukan sekadar kebijakan teknis—ini adalah rasa aman.
Di sektor sosial, bantuan semakin inklusif dan menyasar kelompok rentan. Di sektor ekonomi, UMKM mendapatkan pendampingan nyata. Pemerintah tidak lagi berdiri sebagai regulator semata, tetapi sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi rakyat.
Investasi SDM: Sekolah Rakyat dan Reformasi Aparatur
Keberhasilan memperoleh satu dari 104 Sekolah Rakyat program Kementerian Sosial adalah capaian strategis. Pembangunannya akan segera dimulai sebagai investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Di sisi lain, pelatihan etos kerja bagi kepala desa, lurah, dan perangkat kabupaten menunjukkan komitmen membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Reformasi pelayanan publik tidak cukup melalui regulasi—ia harus dimulai dari perubahan pola pikir aparatur.
Ekonomi Agraris dan Tantangan Hilirisasi.
Secara geografis, Dairi berada di dataran tinggi 700–1.250 mdpl dengan udara sejuk dan berfungsi sebagai penyangga ekosistem Danau Toba. Dengan 15 kecamatan, 8 kelurahan, dan 161 desa, sektor pertanian menjadi tulang punggung ekonomi.
Kopi Arabika dan Robusta, jagung, kentang, nilam, kemenyan, sayur-mayur, hingga durian khas Dairi memiliki potensi besar. Namun potensi tanpa hilirisasi dan penetrasi pasar global akan berhenti sebagai komoditas mentah.
Tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi meningkatkan nilai tambah dan daya saing internasional.
Lingkungan, Koperasi, dan MBG yang Bergerak
Komitmen ekologis diwujudkan melalui program satu juta pohon yang kini telah mencapai 45 ribu batang di berbagai kecamatan. Sebagai daerah penyangga Danau Toba, langkah ini bukan simbolis, melainkan strategis.
Dairi juga berpartisipasi dalam pendirian 169 Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Sementara itu, dalam pelaksanaan program MBG, capaian sudah menunjukkan progres signifikan. Hingga saat ini, hampir 24 MBG telah berjalan di berbagai wilayah. Ini bukan angka kecil. Artinya, lebih dari setengah target telah terealisasi, memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.
Secara regional, dukungan terhadap pengembalian green card UNESCO bagi Toba Caldera sebagai UNESCO Global Geopark menjadi momentum penting. Status ini adalah peluang ekonomi berbasis konservasi dan pariwisata berkelanjutan yang harus dikelola secara profesional.
Destinasi seperti Taman Wisata Iman sebagai simbol toleransi lintas agama juga membutuhkan penataan berkelanjutan tanpa menghilangkan nilai historis dan kearifan lokal.
Ujian Kepemimpinan: Melampaui Batas Administratif
Kepemimpinan sejati tidak hanya diuji dalam ruang rapat, tetapi di lapangan, terutama ketika persoalan berada di luar kewenangan formal.
Penimbunan berem jalan provinsi di dekat Jembatan Lae Pandaroh menjadi contoh nyata. Jalan tersebut berada di bawah kewenangan provinsi melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Namun dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Dairi—risiko keselamatan meningkat, distribusi hasil pertanian terganggu, aktivitas ekonomi melambat.
Dalam situasi seperti ini, pemimpin bisa saja berlindung di balik batas administratif. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bupati berjuang menemui BBPJN di tingkat provinsi untuk mendorong percepatan penanganan.
Di sinilah makna kepemimpinan diuji: tidak berhenti pada kewenangan formal, tetapi melampauinya demi kepentingan rakyat.
Fondasi Sudah Dibangun, Konsistensi Jadi Kunci.
Gangguan distribusi BBM yang sempat terjadi menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi membutuhkan sistem mitigasi yang lebih kuat. Koordinasi lintas sektor harus terus diperbaiki.
Namun dalam 365 hari pertama ini, satu hal telah terlihat: ada keberanian, ada konsolidasi, ada gerak.
Bagi masyarakat Batak Pakpak di Tanoh Dairi, kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah panggilan moral—marhite hamoraon, hagabeon, dohot hasangapon. Kepemimpinan harus menghadirkan kesejahteraan, keberlanjutan, dan kehormatan.
Nilai marsiadapari—saling menopangmenjadi roh pembangunan.
Sejarah tidak mencatat seberapa banyak seremoni dilakukan. Sejarah mencatat siapa yang bekerja, memperjuangkan, dan menjaga arah.
Jika tahun pertama adalah fondasi, maka tahun-tahun berikutnya adalah ujian konsistensi.
Dan di Tanoh Dairi, harapan itu tidak lagi diam—ia sedang bergerak.
(Clara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar