Investigasi info, DPRD |JAMBI – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi terkait tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi berlangsung penuh sorotan tajam, Senin (6/4/2026). Sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Jambi secara terbuka mengkritisi berbagai persoalan mendasar yang dinilai hingga kini belum mampu dituntaskan secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Sorotan paling mencolok tertuju pada lambannya penyelesaian jalan khusus batubara, yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di Provinsi Jambi. Selain itu, sejumlah fraksi juga menyinggung persoalan kemacetan di jalan nasional, sektor migas, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pelayanan perusahaan, pendidikan, hingga kualitas layanan publik yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, sejumlah Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan pandangan umum masing-masing terhadap LKPJ Gubernur. Namun, secara umum hampir semua fraksi menyoroti persoalan yang sama, terutama terkait jalan khusus batubara dan penyelesaian berbagai persoalan strategis daerah yang hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan.
“Secara garis besar, seluruh fraksi menyoroti penyelesaian jalan khusus batubara dan kemacetan di jalan nasional. Ini menjadi perhatian serius karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya itu, desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mempercepat penyelesaian persoalan jalan khusus batubara juga mulai menguat di internal DPRD. Namun hingga saat ini, baru Fraksi Golkar yang secara resmi mengajukan pembentukan pansus tersebut.
“Memang ada dorongan agar dibentuk pansus untuk percepatan jalan khusus batubara, tetapi sampai hari ini yang baru mengajukan secara resmi baru Fraksi Golkar. Delapan fraksi lainnya masih kita tunggu,” kata Hafiz.
Selain persoalan batubara, mayoritas fraksi juga menilai kinerja Pemerintah Provinsi Jambi belum sepenuhnya membuahkan hasil nyata. Hal itu tercermin dari tajamnya kritik fraksi-fraksi terhadap sejumlah sektor penting yang selama ini menjadi janji pembangunan pemerintah daerah.
Mulai dari persoalan pengelolaan batubara, sektor migas, infrastruktur jalan, lemahnya peningkatan PAD, tata kelola perusahaan, dunia pendidikan, hingga pelayanan kesehatan, semuanya menjadi catatan serius DPRD.
Fraksi-fraksi DPRD juga meminta pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada program-program seremonial, tetapi benar-benar menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan yang selama ini terus berulang dan membebani masyarakat.
Di sektor keuangan daerah, DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan PAD di tengah tantangan efisiensi anggaran dan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Menurut para fraksi, pemerintah daerah harus lebih agresif menggali potensi pendapatan agar pembangunan daerah tidak stagnan.
“Fraksi-fraksi meminta eksekutif agar lebih serius meningkatkan PAD, karena hari ini tantangan daerah makin berat dengan berbagai kebijakan efisiensi,” ujar Hafiz.
Tak kalah tajam, DPRD juga menyoroti pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh. Sorotan itu muncul karena pelayanan kesehatan dianggap masih menjadi keluhan publik yang belum terselesaikan secara maksimal.
Sementara itu, menanggapi berbagai kritik yang disampaikan fraksi, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, mengakui bahwa persoalan jalan khusus batubara memang masih menghadapi sejumlah hambatan teknis dan sosial di lapangan.
Menurutnya, Gubernur Jambi telah berupaya mempertemukan seluruh perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut guna mendorong percepatan pembangunan.
“Sudah kita fasilitasi beberapa lokasi, ternyata memang ada hambatan dalam pembebasan lahan,” kata Sudirman.
Ia menjelaskan, salah satu perusahaan yakni PT Inti Tirta masih menghadapi kendala terkait izin penggunaan kawasan di Kementerian Kehutanan. Meski demikian, persoalan tersebut diklaim sudah hampir tuntas.
Sementara itu, untuk PT SAS, hambatan yang dihadapi lebih kompleks karena berkaitan dengan konflik sosial dan persoalan batas wilayah administratif.
“Kabar terakhir untuk PT Inti Tirta sudah hampir clear. Kalau PT SAS, ada konflik sosial yang mesti disikapi,” ujarnya.
Sudirman menambahkan, persoalan PT SAS semakin rumit setelah muncul perubahan batas wilayah pasca terbitnya regulasi pada tahun 2017. Sebelumnya, wilayah tersebut seluruhnya masuk ke Kabupaten Muaro Jambi, namun setelah adanya perubahan aturan, sebagian wilayah justru masuk ke Kota Jambi.
“Dulu seluruhnya masuk Kabupaten Muaro Jambi, tetapi setelah aturan tahun 2017 keluar, sebagian masuk wilayah Kota Jambi. Ini yang membuat penyelesaiannya tidak mudah,” jelasnya.
Meski begitu, Pemprov Jambi mengaku terus berupaya mendorong percepatan penyelesaian proyek strategis tersebut agar tidak terus menjadi beban masyarakat dan dunia usaha.
Namun demikian, tajamnya pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna itu menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Provinsi Jambi mulai memberikan tekanan serius terhadap kinerja pemerintahan daerah. Kritik yang disampaikan bukan hanya soal jalan batubara, tetapi juga menggambarkan adanya kekecewaan terhadap capaian pembangunan yang dinilai belum sesuai dengan harapan publik.
Dengan berbagai sorotan tersebut, publik kini menunggu langkah konkret Pemerintah Provinsi Jambi untuk menjawab kritik DPRD, sekaligus membuktikan bahwa berbagai program yang dicanangkan benar-benar mampu diwujudkan, bukan sekadar janji di atas kertas.*IE*
Tidak ada komentar:
Posting Komentar