Terkait Polemik Efisiensi Anggaran. Anggota DPRK Aceh Timur membisu
Aceh Timur-Hendrika Saputra, A.Md atau yang akrab disapa Een tokoh masyarakat Aceh Timur
mempertanyakan sikap anggota DPRK Aceh Timur terkesan bungkam seribu bahasa menyikapi polemik kebijakan efisiensi APBK 2025.
“Kenapa disaat transisi kepemimpinan kepala daerah dulu suara wakil rakyat di media massa begitu bergemuruh, lantas ketika kepemimpinan Bupati definitif terkesan diam seribu bahasa,”ujar Een yang juga ketua organisasi jajaran wartawan Indonesia (JWI) kepada awak media. Jumat (27/6/2025).
Bayangin saja dampak efesiensi anggaran ini menghambat pembangunan, jalan masih banyak yang rusak, Rumah-rumah tidak layak huni di Aceh Timur juga masih banyak,dikarenakan pemangkasan anggaran semua akan terbengkalai seperti anak yang tidak di perduli kan oleh orang tuanya.
Masih lanjutnya Een, melihat dan mencermati begitu ramainya sikap protes yang disampaikan publik baik melalui media maupun diberbagai lini masa media sosial (Medsos) terkait polemik efisiensi anggaran ini.
"Kita mendukung kebijakan presiden terkait pemangkasan anggaran atau menghemat anggaran, setidaknya DPRK Aceh Timur dan Bupati bisa duduk berdiskusi perihal efisiensi anggaran.
" Bisa kita liat sendiri dampak efesiensi anggaran ekonomi masyarakat khususnya Aceh Timur terlihat sepi dan ini juga akan menjadi dampak pengangguran besar-besaran.
Semestinya anggota DPRK Aceh Timur selaku refresentasi perwakilan rakyat juga berkewajiban menyuarakan aspirasi mereka baik diruang publik maupun secara langsung kepada pemerintah daerah.
“Namun sebaliknya, jika wakil rakyat terus bersikap diam seribu bahasa justru makin menimbulkan kecurigaan publik dengan berbagai spekulasi liar,” protesnya.
“kita berharap agar DPRK Aceh Timur segera melakukan rapat untuk membentuk pansus mengawasi anggaran Aceh Timur yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Pungkas Een
Tidak ada komentar:
Posting Komentar