Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Keadilan Harus Jadi Landasan Utama dalam Setiap Keputusan Publik

 Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Keadilan Harus Jadi Landasan Utama dalam Setiap Keputusan Publik

Ternate, Maluku Utara – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan orasi kebangsaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Kota Ternate, Sabtu (23/08/2025). Dalam orasinya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya menjadikan keadilan sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan publik, khususnya dalam pengelolaan sumber daya pertanahan.

“Dalam konteks pengambilan keputusan publik, yang paling mendasar adalah keadilan. Transformasi pengelolaan tanah dan sumber daya alam harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat,” ujar Menteri Nusron.

Ia menambahkan, prinsip keadilan tidak hanya relevan dalam urusan pertanahan, tetapi juga merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan beragama. Menurutnya, di manapun posisi seseorang—baik sebagai pejabat publik maupun sebagai warga negara—nilai keadilan harus senantiasa dijunjung tinggi.

“Kalau kita ingin bekerja dan berjuang secara konsepsional, maka idealisme yang harus diperjuangkan adalah keadilan. Apakah kita berada di posisi gubernur, menteri, DPR, atau rakyat biasa, kata kunci perjuangan itu tetap sama: keadilan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menteri Nusron mengingatkan bahwa bangsa Indonesia saat ini tidak lagi membutuhkan perdebatan mengenai latar belakang asal-usul, melainkan kontribusi nyata untuk kemajuan negeri.

“Kita sudah tidak lagi saatnya membicarakan dari mana kita berasal. Yang terpenting adalah apa kontribusi kita untuk bangsa Indonesia. Terlebih jika berbicara dalam konteks keislaman, maka konsepsi yang harus kita pegang adalah keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan,” jelasnya.

Rakor Regional KAHMI yang mengusung tema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia” ini dibuka secara resmi oleh Koordinator Presidium Nasional KAHMI yang juga Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula dalam acara tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.

Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid turut didampingi oleh Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi, beserta jajaran.(clara.s)