Jakarta, Investigasi.info -
Perum Bulog hingga kini belum lagi melaksanakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar untuk menekan harga beras di tingkat konsumen yang naik melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Padahal, aksi SPHP dinilai perlu di tengah pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) yang menumpuk di gudang Bulog. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, sudah berbulan-bulan harga beras medium secara nasional di atas HET.
Hal serupa terjadi pada beras premium. Padahal, serapan gabah atau beras Bulog menyentuh 2,51 juta ton saat ini. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi surplus produksi beras sepanjang Januari-Juni 2025. Surplus itu sebagian besar diserap Bulog.
“Sebagian besar gabah atau beras diserap Bulog. Per 29 Mei lalu mencapai 2,4 juta ton. Saat ini serapan BULOG mencapai 2,51 juta ton. Surplus produksi Januari-Juni 2025, merujuk data kerangka sampel area BPS, hanya 3,2 juta ton,” ujar Khudori saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/6/2025).
Selanjutnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan itu belum diperbolehkan menyalurkan alias menjual beras yang diserap. Beras ditumpuk di gudang hingga diklaim sebagai stok terbesar sepanjang sejarah.
Khudori mencatat, kondisi tersebut membuat harga beras medium dan premium di tingkat konsumen terkerek naik. “Apa gunanya buat rakyat dan publik stok melimpah, tapi harga melampaui HET? Ini kan absurd. Apa yang dibanggakan dari absurditas seperti ini? Karena beras hanya ditumpuk di gudang, pasar yang panas tidak ada upaya untuk mendinginkan,” paparnya.
Tak hanya itu, kebijakan HPP Rp6.500 per kilogram (kg) gabah kering panen di tingkat petani, apapun kualitasnya, juga menjadi biang mahalnya harga beras. “Karena tak ada syarat kualitas, gabah yang disetor ke Bulog dan penggilingan amat bervariasi, dari buruk hingga baik.
Kualitas kadar air dan kadar hampa (butir) hijau gabah tinggi. Tapi tetap harus dibeli Rp 6.500 per kg,” beber dia. “Gabah bagus diserap penggilingan swasta, gabah buruk disetor ke Bulog. Bulog tak bisa menolak karena itu mandatory,” lanjut Khudori.
Menurut dia, pemerintah segera menyalurkan CBP di gudang Bulog. Pasalnya, kian lama disimpan, kian membebani Bulog sebagai operator. Biaya pengelolaan dan penyimpanan akan membengkak. Selain itu, ada risiko turun mutu, susut volume, bahkan jika berkepanjangan bisa rusak.
Khudori menyarankan, SPHP dapat dilakukan berbarengan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 20 kg yang mulai dilaksanakan Juni-Juli tahun ini. Pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) sudah menyampaikan akan menyalurkan bansos beras untuk 18,3 juta keluarga.
“Bantuan pangan dua bulan (Juni dan Juli) disalurkan sekaligus di bulan ini. Total beras yang disalurkan 360-an ribu ton. Pemerintah juga sudah menjelaskan akan menyalurkan beras SPHP dengan target 250.000 ton di Juni ini. Jika dijumlah, kedua langkah ini akan mempengaruhi harga di pasar,” tukas dia.
Beras yang disalurkan melalui kedua langkah ini setara 23,69 persen dari kebutuhan beras bulanan. Warga penerima bantuan beras, lanjut dia, tidak perlu pergi ke pasar untuk membeli beras. Jika pun harus beli ke pasar, pembelian untuk kekurangan konsumsi keluarga dalam sebulan tidak besar.
Ini akan mengurangi tekanan terhadap harga beras di pasar, sehingga harga tidak tertarik ke atas alias naik. Lalu, warga yang mengakses beras SPHP juga mendapatkan beras kualitas baik dengan harga terjangkau.
“Apakah harga akan turun? Kalaupun tidak turun, harga akan tertahan tidak naik. Apakah akan bertahan di bulan berikutnya? Tergantung apa langkah pemerintah setelah Juni. Bantuan beras Juli sudah disalurkan di Juni. Kalau SPHP tidak berlanjut, jangan harap harga akan turun,” lanjut Khudori.
Sumber : Kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar