Pesawaran, Investigasi.info -
Diduga Oknum Kepala Sekolah UPTD SMPN 19 Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memanipulasi dan Mark'up penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),Demi meraup keuntungan pribadi, pada anggaran tahun 2023-2024, Penyimpangan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) ditingkat sekolah nampaknya telah menjadi fenomena umum, salah satunya diduga UPTD SMPN 19 Gedong Tataan, penyebabnya adalah rendahnya tranfaransi, akuntabilitas dan partisipasi warga atas pengelola'annya.
Kebijakan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) terbukti kurang mampu menekan penyelewengan dalam pengelolaannya, sebelumnya anggaran tahun 2024 diduga terjadi Mar'up anggaran di antaranya,
Pada pencairan tahap satu(1) tahun 2024,-+376.200.000
Pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain 44.931.000 ,Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca 65.875.000,Pemeliharaan sarana dan prasarana 74.108.000,Pembayaran honor 81.317.500,
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain 36.950.750
Penerimaan Peserta Didik baru 1.998.000,Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan 38.169.550
,langganan daya dan jasa 7.990.200,penyediaan alat multimedia pembelajaran 18.300.000,pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan 6.560.000
Pada pencairan tahap dua(2) 2024 -+ 376.200.000
pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain 54.796.600, Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca 73.372.500, Pemeliharaan sarana dan prasarana 86.382.000,Pembayaran honor 81.945.000, Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan 40.200.500, langganan daya dan jasa 9.291.500,Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain 28.229.400
Saat di konfirmasi kepala sekolah UPTD SMPN 19 Gedong Tataan tidak pernah dapat di jumpai, baik via telpon seluler tidak dapat terhubung.
Pengelolaan dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) pada tingkat sekolah selama ini cenderung tertutup kurang transparansi oleh Kepala Sekolah UPTD SMPN 19 Gedong Tataan, dan tidak mengikuti panduan juknis pengelolaan dana BOS sebagai mana yang telah dibuat oleh Kemendiknas,
Dengan perbuatan yang sudah dilakukan oleh oknum kepala sekolah tersebut,“Kami juga menghimbau kepada kepala Dinas Pendidikan supaya melakukan pemanggilan dan meminta kepada pihak yang berwenang untuk melakukan audit kembali Dana Bos UPTD SMPN 19 Gedong Tataan,Kabupaten Pesawaran.
Tim Investigasi media menjelaskan, sesuai keputusan Komisi Informasi Pusat (KIP) telah memutuskan bahwa, dokumen Surat Pertanggung Jawaban ,Rekapitulasi perkomponen Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) adalah dokumen terbuka, artinya publik dapat mengakses dokumen tersebut, apabila ada kebutuhan Informasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana bos, dan sekolah berkuwajiban membuka dokumen tersebut, "pungkas tim.
By : ( Dona Firnando)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar