Ketua Dewan pimpinan Cabang organisasi media pers persatuan wartawan Duta Pena Indonesia PWDPI DPC Aceh Timur kecam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3002.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan empat pulau di Aceh menjadi milik Sumut dan mendesak presiden Prabowo Subianto untuk memecat dan me non aktifkan Mendagri agar tidak bertambah kisruh antara Aceh dan Sumut.
Juga meminta masyarakat Sumatra Utara untuk membuat mosi tidak percaya terhadap Gubsu dan ketua DPR SU.
Ke Empat pulau yang berada di Kawasan perairan Aceh Singkil di caplok dan diserahkan oleh Mendagri menjadi sebagai bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dan dijadikan ke empat pulau tersebut menjadi milik Sumut menuai kritik dan protes keras dari sejumlah tokoh nasional mulai dari mantan presiden SBY. Mantan wakil presiden Yusuf Kalla dan para tokoh nasional lainnya termasuk tokoh-tokoh dan ulama asal Aceh. Termasuk dari masyarakat kontemporer Sumatra Utara juga. Serta kami pengurus dan anggota eluarga besar organisasi media pers persatuan wartawan duta pena Indonesia DPC Aceh Timur
Tarmizi SH, S. Sos. I, MA, selaku ketua pwdpi Aceh Timur menegaskan bahwa ke empat pulau yang berada di Kawasan Aceh Singkil dari dulunya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Aceh pada umumnya serta dari Aceh Singkil pada khususnya.
Empat pulau yang dimaksud tersebut adalah Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan. Selama ini, keempatnya dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Bahkan dalam sejumlah dokumen agraria dan peta batas wilayah, keempat pulau itu tercatat sebagai bagian dari wilayah Aceh dan menjadi bagian dari daerah administrasi Singkil.
Menurut Tarmizi , penetapan yang dilakukan oleh Mendagri untuk ke empat pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumatra Utara tidak dapat di terima karena sama juga merampas dan membegal tanah dan kepulauan wilayah Aceh.karena secara historis dan administratif, status pulau-pulau tersebut masih berada dalam ranah Provinsi Aceh.
Tarmizi juga mengajak semua elemen masyarakat Aceh termasuk Pemda, tokoh-tokoh agama dan adat Aceh tidak boleh tinggal diam. Upaya advokasi harus dilakukan melalui jalur formal, dengan melibatkan para ahli sejarah tapal batas yang memiliki kapabilitas di bidang geospasial serta penataan batas wilayah.
Saya salut kepada tokoh-tokoh patriotisme dari kalangan mantan Kombatan prang Aceh, pemuda/i, tokoh-tokoh mahasiswa Aceh yang hari ini Senin 16 Juni 2025 mengadakan demonstrasi di depan kantor gubernur Aceh dalam rangka meminta dan mendesak presiden Prabowo Subianto untuk memecat Mendagri yang telah merampas 4 kepulauan di Aceh Singkil dan menyerahkan menjadi milik Sumut.
Menyangkut penetapan ke empat pulau yang terletak di Aceh Singkil menjadi kepulauan wilayah Sumatra Utara sangat melukai perasaan masyarakat Aceh yang belum sembuh lukanya akibat konflik yang berkepanjangan. Karena ini bentuk penzaliman terhadap hak hak masyarakat Aceh.
Karena eksistensi wilayah Aceh, hak masyarakat yang selama ini hidup di sekitar pulau-pulau itu, dan marwah Aceh sebagai entitas yang sah, ungkap salah satu dosen senior di Aceh Timur yang diangkat menjadi Ketua organisas media persatuan wartawan duta pena Indonesia sekaligus pimred infopwdpiaceh.com Aceh Timur oleh dewan pimpinan pusat pwdpi bapak Nurullah RS. Melalui SK. Nomor: 016,003/SKep/REV-1/PWDPI/ DPC ACEH TIMUR/ACEH/V/09/2023 Tentang: Pengesahan dewan Pembina. Dewan penasehat, dewan pengawas dan Dewan Pengurus Persatuan wartawan Duta Pena Indonesia PWDPI kabupaten Aceh Timur, Masa Bhakti: 2023 - 2026.
Di tingkat nasional, sejumlah senator asal Aceh di DPR RI, DPD RI termasuk Kaum intelektual dikabarkan tengah menggalang dukungan untuk menyuarakan keberatan terhadap keputusan Mendagri tersebut, sekaligus mendorong pembentukan tim kajian lintas kementerian untuk meninjau ulang batas administratif antarprovinsi di wilayah perbatasan Aceh-Sumut. Serta mendesak presiden mengembalikan ke empat pulau yang terletak di perairan Aceh Singkil menjadi hak milik Pemerintah Aceh.
Kini di Aceh sedang hangat membicarakan tentang opsi m untuk Aceh mardeka akibat ulah Mendagri Tito
Tidak ada komentar:
Posting Komentar