Batam, Investigasi.info —
Tokoh masyarakat Batam, Sirajudin Nur, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap masifnya pembabatan hutan dan alih fungsi kawasan resapan air yang terus terjadi di Kota Batam. Menurutnya, kondisi tersebut kini mulai menimbulkan dampak nyata terhadap krisis air baku dan kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan.
Dalam wawancara bersama investigasi.info, Sirajudin Nur menilai Batam sedang membayar mahal harga dari pembangunan yang tidak lagi mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Waduk-waduk yang selama ini menjadi sumber utama air baku mulai mengalami penyusutan, sementara kawasan hijau dan daerah tangkapan air terus berkurang akibat aktivitas pembangunan.
“Dulu Batam dikenal memiliki kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan. Sekarang bukit dipangkas, hutan dibuka, daerah resapan ditimbun. Semua atas nama investasi dan pembangunan. Tapi kita lupa, air itu kebutuhan utama masyarakat,” tegas Sirajudin Nur.
Ia menyoroti munculnya wacana hujan buatan sebagai langkah darurat untuk mengatasi ancaman kekeringan di Batam. Menurutnya, hal itu menjadi ironi besar bagi daerah yang dulunya memiliki hutan alami sebagai penopang siklus air.
“Kalau sekarang sampai harus bicara hujan buatan, artinya ada yang salah dengan tata kelola lingkungan kita. Ini bukan semata faktor cuaca, tetapi akibat kerusakan kawasan resapan dan hutan yang terus dibiarkan,” ujarnya.
Sirajudin menilai selama ini hutan di Batam lebih banyak dipandang sebagai cadangan lahan ekonomi dibandingkan benteng perlindungan ekologis. Akibatnya, banyak kawasan yang seharusnya dilindungi justru dialokasikan untuk kepentingan pembangunan.
Padahal menurutnya, hilangnya kawasan hutan bukan hanya soal pohon yang ditebang, melainkan hilangnya kemampuan tanah menyimpan air, meningkatnya ancaman banjir, suhu kota yang semakin panas, hingga risiko kekeringan berkepanjangan.
“Yang paling pertama merasakan dampaknya nanti masyarakat kecil. Ketika air sulit, harga naik, lingkungan rusak, rakyat yang paling menderita,” katanya.
Ia mendesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh pengalokasian lahan yang berada di kawasan hutan, daerah tangkapan air, maupun sekitar waduk. Bahkan menurutnya, jika ditemukan pelanggaran atau ancaman serius terhadap lingkungan, izin tersebut harus berani dibatalkan.
“Jangan sampai kebijakan hari ini menjadi kutukan ekologis puluhan tahun ke depan. Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi tidak boleh menghancurkan sumber kehidupan masyarakat,” tegasnya lagi.
Sirajudin juga meminta agar pengelolaan kawasan hutan dilakukan lebih ketat dan mengutamakan prinsip konservasi. Menurutnya, hutan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai komoditas transaksi birokrasi maupun kepentingan ekonomi sesaat.
“Batam mulai kehilangan keseimbangan alamnya. Kalau pembabatan hutan terus dibiarkan tanpa kendali, yang tersisa nanti bukan lagi kota modern, tetapi kota yang perlahan kehabisan masa depan,” tutup Sirajudin Nur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar